Tolak Omnibus Law, KSBSI “Duduki” DPRD Sulut

MANADO-Ratusan Warga Sulawesi Utara yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulut, “menduduki”Gedung Cengkeh DPRD Sulut, Rabu (15/1/2020) Kairagi.

Aksi demo dilakukan KSBSI Sulut ini, karena mereka menolak rencana pemerintah melakukan transplantasi omnibus law melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU UMKN, RUU Kefarmasian, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara.

Koordinator Lapangan unjuk rasa KSBSI Sulut Frangky Mantiri menegaskan RUU Omnibus Law ini dicurigai akan merevisi 17 Undang-undang, termasuk UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“KSBSI meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law khususnya revisi UU ketenagakerjaan harus melibatkan buruh atau pekerja,” kata Frangky Mantiri.

Sementara itu, Komisi IV di bawah pimpinan Koordinator Komisi Billy Lombok didampingi Wakil Ketua Komisi Careig Naichel Runtu, anggota komisi Melky Jakhin Pangemanan, Richard Sualang dan Yusra Alhabsyi mengatakan pihaknya berkomitmen menindaklanjuti aduan dan aspirasi dari perwakilan buruh Sulut sesuai dengan tugas dan kewenangan DPRD.

“Jika ada aduan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI akan segera kami sampaikan dengan berkonsultasi dan koordinasi dengan membawa semua tuntutan dari perwakilan buruh Sulut,” ucap Melky Jakhin Pangemanan.

KSBSI dalam aksi demonya menuntut diantaranya, Keluarkan Kluster Ketenagakerjaan dari RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law). Segera bentuk tim khusus Kluster Ketenagakerjaan.

“Kami juga tolak pengurangan jumlah pesangon. Segera naikkan prosentase iuran pensiunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 20%. Tolak kenaikan BPJS Kesehatan, tolak upah murah, tindak pengusaha outsourcing di RSUP Prof R D Kandouw. Proses dan Hearing Manajemen RSUP R D Kandouw dan pengusaha outsourcing-nya,”ucap Frangky Mantiri yang membacakan sebagian tuntutannya. (mom)