MANADO – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw launching Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi 180.000 Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja se-Sulut di Novotel Manado, Kamis (4/11/2021).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Manado. Hadir dalam kegiatan ini Forkopimda Sulut, Sekdaprov Asiano Gemmy Kawatu, Bupati/Wakil Bupati se-Sulut, Walikota/Wakil Walikota se-Sulut, Perbankan, Pejabat Vertikal dan Pejabat terkait di lingkup Pemprov Sulut.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Eko Cahyo memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai salah satu contoh untuk daerah lain.
“Kami juga mengapresiasi kepada Gubernur Provinsi Sulut karena diterbitkannya Instruksi Gubernur Sulut terkait Optimalisasi Jaminan Sosial. Hari ini Sulawesi Utara sebagai Provinsi pertama di Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh atas usaha mewujudkan perlidungan bagi seluruh pekerja,”kata Cahyo.
Lebih lanjut Dirut BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan telah berkomitmen dengan Pemprov Sulut untuk memberikan pelayanan terbaik.
“Kita telah berkomitmen untuk sama-sama memberikan pelayanan terbaik agar mereka mendapatkan akses karena kita melihat bahwa perlindungan jaminan sosial adalah hak konstitusi bagi tiap warga negara,” tukasnya.
Sementara, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengungkapkan rasa bangga karena Sulut kembali mendapatkan pengakuan dari instansi besar seperti BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut catatan BPJS Ketenagakerjaan, sudah 70% dari seluruh tenaga kerja kita, mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.
Ini hasil dari komitmen bersama dari pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan juga pihak swasta.
“Pak Gubernur selama ini selalu mengendors supaya Kepala Daerah di Sulut harus berpikir karena sudah menjadi tuntutan, sudah menjadi keharusan. Tidak hanya “dibackup” Undang-Undang maupun Instruksi Presiden tapi sosial di dunia ini sudah menjadi tuntutan,” tambahnya.
Wagub berharap Bapak/Ibu di daerah harus sama-sama memahami agar supaya bersemangat serta iktihar untuk mengurangi kemiskinan yaitu dengan sosial cardverds, ditambah dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“Parameter 3 kemiskinan ini harus dirubah dan pasti dampaknya langsung karena mengurangi jumlah kemiskinan kita,” tandasnya.
Selanjutnya Penyerahan Paritrana ke seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
(**)
