Wagub Sampaikan KUA PPAS APBDP 2022 di Rapat Paripurna DPRD Sulut

MANADO-DPRD Sulut  melaksanakan rapat paripurna, Rabu(14/9/2022) dengan agenda penyampaian KUA PPAS APBD Perubahan 2022 oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw. Paripurna ini dipimpin  oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen, yang dihadiri langsung Wakil Gubernur Steven Kandouw serta Pejabat Pemprov Sulut.

Ketua Dewan Fransiscus A Silangen saat memimpin rapat Paripurna.

Dalam penyampaian KUA PPAS APBD Perubahan, Wagub Steven Kandouw menjabarkan bahawa Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, dilakukan sebagai  akibat adanya perubahan asumsi dari sisi pendapatan daerah yang mengalami penyesuaian dari target yang telah ditetapkan.

Asumsi itu, diakui Kandouw yakni  mempertimbangkan adanya perubahan yang berkaitan dengan kerangka ekonomi keuangan nasional dan daerah, serta memperhatikan evaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, termasuk realisasi APBD Provinsi Sulawesi Utara sampai pada triwulan II  tahun 2022.

“Belanja daerah juga mengalami perubahan akibat  dampak atas penyesuaian target pendapatan daerah, sehingga belanja perlu disusun kembali sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,”ungkap Kandouw.

Diakui Wagub, terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang diatur dalam Perubahan KUA tetap memperhatikan hal-hal pokok seperti sisa waktu pelaksanaan APBD, upaya percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan capaian target dalam prioritas pembangunan tahun 

“Kebijakan perubahan perencanaan belanja daerah disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang diarahkan antara lain kepada: dukungan
ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi  di daerah; serta penyesuaian atas pembiayaan untuk mengakomodir penerimaan pinjaman PEN dan SILPA hasil audit BPK,”jelas Kandouw.

Dalam Perubahan KUA Tahun 2022 ini, juga  akan mempertimbangkan antisipasi dampak inflasi akibat kebijakan Pemerintah terhadap penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak.

Kebijakan Pemerintah Pusat berkenaan dengan pengendalian inflasi, dijelaskan Wagub sudah  ditetapkan melalui  Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dimana  daerah diarahkan, menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial yang digunakan, untuk:

1. Pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta nelayan;
2. Penciptaan lapangan kerja; dan
3. Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen menyatakan KUA PPAS APBD Perubahan akan segera dibahas oleh Banggar dan TAPD.

Silangen juga mengakui, ditengah semaraknya suasana menyongsong hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara ke-58, kebijakan dan langkah-langkah strategis yang ditampilkan oleh pemimpin daerah kita, Gubernur  Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur   Steven   Kandouw, dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Sulut, patut kita apresiasi dan banggakan.

“Terbaru pada kemarin hari, Provinsi Sulut menjalin kerja sama dengan salah satu maskapai penerbangan asal Korea Selatan untuk penerbangan langsung Manado-Korea Selatan. Kerja sama ini tentu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian indonesia, khususnya bagi masyarakat Sulut dimana sudah ada investor asal korea selatan yang melakukan investasi di sektor pariwisata sulut. Penerbangan langsung ke negara dengan kultur pop-nya yang mendunia, menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Biarlah kebanggaan ini membawa harapan bagi masyarakat, bahwa pemimpin di daerah kita adalah pemimpin yang senantiasa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyatnya,”tegas Silangen. (mom)