Warga Miskin di Desa Arakan Minsel Dibahas Dalam Rapat Pembahasan RAPBD 2023

Sandra Rondonuwu : Harus Ada Mitigasi Gizi Buruk

MANADO-Viralnya masyarakat miskin yang ada di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terangkat dalam pembahasan Ranperda APBD 2023 antara Banggar dan TAPD Pemprov Sulut.

Sandra Rondonuwu

Sandra Rondonuwu Ketua Komisi II yang masuk dalam tim banggar DPRD Sulut menjelaskan, terkait arahan gubernur yang mengacu pada 5 fokus APBN, terutama pada bidang penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, produktif, inivatif dan berdaya saing.

Terutama di bidang kesehatan, pangan dan dalam hal ini pengelolaan kesehatan gizi masyarakat.

“Kita semua telah mengikuti berita viral sampai ke tingkat nasional. Yang mana telah terjadi di Minsel Desa Arakan kecamatan Tatapaan. Yang menurut saya ini ada seola-ola dipolitisir sampai jadi berita nasional,” tegas Politisi PDI Perjuangan dapil Minsel-Mitra ini.

Rondonuwu menegaskan, kepedulian pemerintah terhadap penyelesaian isu kemiskinan, kesehatan gizi, stunting dan beberapa kondisi sosial yang rentan dengan masyarakat miskin.

“Lalu kemudian tiba-tiba terjadi isu yang begitu viral. Maka dalam proses RAPBD Sulut yang sementara dibahas, saya usulkan agar kemudian kelak tidak terjadi lagi, maka harus dilakukan mitigasi gizi buruk (stunting) dan kerawanan kesehatan bagi masyarakat,” tegasnya.

Diakui Rondonuwu, ada semacam satgas pencegasan ancaman gizi buruk dan kerawanan kesehatan masyarakat yang bergerak menyisir semua wilayah dengan cara mendapatkan informasi seakurat mungkin. Sehingga tak melewatkan kondisi masyarakat yang hadapi situasi gizi buruk.

“Artinya kita tak bisa salahkan kondisi dan situasi yang secara nyata terjadi. Orang bisa bawa bantuan. Tapi hanya bisa selesaikan persoalan dalam jangka waktu yang tak lama,” ungkap Rondonuwu dalam pembahasan .

Pemerintah, lanjut legislator asal Minsel ini, hasur benar-benar memberikan perhatian lewat usulan tersebut. Apa lagi akan masuk pada tahun politik, bisa digunakan pihak tertentu untuk dipolitisir.

“Jangan juga kita hanya terfokus dalam rangka membuat data statistik seola-ola menyenangkan. Ini harus jadi perhatian kita semua. Supaya anggaran APBD 2023 yang disusun ini tercermin nanti dalam kehidupan warga yang tak akan lagi mengalami stunting, gizi buruk dan sebagainya,” tutupnya. (mom)