MANADO-Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut, menekankan jika masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), jangan diintimidasi atau mengalami penekanan.
Wenny Lumentut Sjenny Kalangi
Hal ini diungkapkan Wenny Lumentut (WL), karena dirinya sudah banyak menerima laporan dari masyarakat, jika ada penekanan bagi para penerima.
“Saya mendapatkan laporan jika di Minahasa, akan ada penyaluran PKH. Saya ingatkan jika PKH itu bukan milik satu partai, tapi itu murni program pemerintah dan itu sudah berulangkali disampaikan oleh gubernur. Saya prihatin, karena bertepatan dalam suasana Pemilu dan Pilcaleg, masyarakat penerima PKH ditekan, jika tidak memilih calon partai tertentu PKH-nya akan diberhentikan. Bahkan diduga ada oknum aparat di desa yang mulai mengancam masyarakat agar memilih calon dari partai tertentu. Jika terjadi ditengah masyarakat laporkan kepada kami, nanti akan ditindaklanjuti, “tegas WL yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Sulut dapil Minahasa-Tomohon untuk periode kedua.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota DPRD Sulut, Sjenny Kalangi. Wakil rakyat dapil Bolmong raya ini mengaku sedih dan prihatin. Pasalnya, menghadapi pemilu dan Pilcaleg, banyak sekali laporan yang masuk jika masyarakat mendapat penekanan dan intimidasi.
“Ketika saya turun ditengah masyarakat itu yang mereka sampaikan. Jangan cederai demokrasi ini hanya karena ada Pemilu dan Pilcaleg. Biarlah masyarakat memilih berdasarkan hati nurani,” tegas Kalangi yang juga maju kembali sebagai calon anggota DPRD Sulut dapil Bolmong Raya untuk periode ketiga. (27)
