Manado – Akademisi Mahyudin Damis memberi catatan kritis kepada para wakil rakyat yang duduk di lembaga DPRD Kota Manado disaat peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-75.
Dalam postingan melalui akun facebook, awalnya Mahyudin Damis memberi apresiasi terhadap kinerja wakil rakyat Lucky Datau dari Fraksi PAN yang duduk di Komisi III DPRD Manado yang dinilainya konsisten terhadap kepentingan masyarakat Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara.
Bahkan, sejak menjabat sebagai anggota dewan, Lucky Datau intens turun lapangan menjalankan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat, melakukan pengawasan, meninjau, menindaklanjut dan memberikan hasil dari setiap aspirasi masyarakat.
“ Saya beri apresiasi kepada bung Lucky Datau sebagai wakil rakyat (PAN), Komisi III DPRD Kota Manado,” kata Mahyudin Damis melalu akun facebook miliknya, Senin (17/08/2020).
“Tentu di lembaga Legislatif ini masih ada komisi-komisi lain plus anggota-anggotanya yang juga adalah bagian dari Pemerintah Daerah,” ucap Mahyudin Damis.
Menurut Mahyudin Damis, kinerja para wakil rakyat lainnya di lembaga DPRD Kota Manado terhadap berbagai temuan-temuan di lapangan belum ditindaklanjuti alias tidak ada hasilnya.
“Kinerja berupa temuan-temuan di lapangan belum juga nampak di permukaan atas hasil-hasil yang telah ditindaklanjuti baik oleh Komisi I, II dan Komisi IV maupun Pemkot Manado dalam hal ini,” terangnya.
Mahyudin Damis, berharap sesudah peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, semua wakil rakyat dapat lebih progresif menjalankan tangggungjawab yang dipercayakan masyarakat.
Dia kemudian menyebutkan, diusia Republik Indonesia ke-75 dan HUT Manado ke-397 masyarakat kota tidak menginginkan perubahan berjalan lambat seperti siput dan hal tersebut harus benar-benar mendapatkan perhatian dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado yang akan terpilih nanti.
Perhatian tersebut agar progres pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih cepat dan tepat sasaran, karena berada dalam sebuah sistem yang lebih baik.
“Sistem itu terdiri dari elemen-elemen misalnya, Wali Kota dan Wakil Walikota dan birokasi hingga ke tingkat Kelurahan yang berfungsi melaksanakan UU atau Perda yang ada,” ujarnya.
“Kemudian DPRD, fraksi-fraksi, komisi-komisi berfungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Mereka berasal dari partai-partai politik, ormas, pers, LSM, publik, dan sebagainya. Kemudian ada Polisi, Jaksa dan Hakim yang berfungsi menegakkan hukum,” jelas pria berkumis itu.
Mahyudin menambahkan, jika ada elemen atau unsur-unsur dalam sistem tersebut tidak dapat berfungsi dan tidak dapat berkolaborasi dengan baik, maka dengan sendirinya sistem tersebut akan terganggu.
“Artinya, hasil-hasil pembangunan akan tampak jomplang jika dibandingkan dengan uang rakyat yang telah digelontorkan, apalagi saat Manado sudah berusia 397 tahun. Semoga perubahan Kota Manado akan menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (hcl)
