MANADO-Para wakil rakyat yang ada di Gedung Cengkih Sario Manado mengeluh soal Tunjangan Perumahaan sebesar Rp 9 juta yang dinilai kurang besar dan tidak adil. Anggota DPRD Sulut membandingkan dengan legislator di sejumlah provinsi lain, yang tunjangan perumahan mencapai Rp30 juta per bulan.
Salah satu pimpinan dewan, Wenny Lumentut mengakui tunjangan perumahan di DPRD Sulut memang kecil.”Kami akan mengusulkan permintaan kenaikan tunjangan perumahan ke Pemprov, melalui Sekretaris Dewan,” ungkap Lumentut.
Sementara itu, Sekretaris DPRD, Bartolomeus Mononutu saat dikonfirmasi membenarkan adanya usulan dari anggota dewan untuk menaikan tunjangan perumahan. ” Kami akan segera mengkonsultasikan permintaan kenaikan tunjangan perumahan ke pemerintah provinsi. Tapi hanya untuk 41 anggota dewan kalau pimpinan tidak lagi mendapatkan tunjangan, karena telah memiliki mobil dinas,”ujar Mononutu.
Ketika dikonfirmasikan ke Wakil Gubernur, Steven Kandouw, ia menyatakan penyelesalannya jika anggota DPRD Sulut mengajukan permintaan kenaikan tunjangan perumahan. Diakui Kandouw kondisi keuangan Pemprov sejak dialihkannya sejumlah kewenangan kabupaten/kota ke provinsi mengalami defisit yang signifikan.
“Kita harus ingat, untuk sekarang saja ada penundaan DAU dan DAK belum juga dibayarkan. Saya berharap para legislator ada sense of crisis ,” kata Kandouw, saat meninjau proyek Gedung Olaraga untuk Lapangan Tenis di kawasan Koni, Sario.
” Kami berharap anggota dewan tidak membanding-bandingkan dengan tunjangan perumahan dengan provinsi yang lain, tapi harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah,” jelas mantan Ketua DPRD Sulut. Sambil menyatakan, kalau ada anggota dewan membandingkan dengan Bali, silahkan jadi anggota dewan di Bali.
Meski demikian, Wagub menyatakan, akan mempertimbangkan usulan dari DPRD, asalkan PP Nomor 9 tahun 2015 sudah ditandatangani. ” Sebagai Wakil Gubernur, saya mengerti legislatif mempunyai fungsi budgeting, tapi kita harus ingat juga anggaran kita sangat terbatas,” imbuh Kandouw. (mom)
