Naiknya Harga TDL, Warga Mahakeret Barat Curat ke Angouw

Ketua Dewan, Andrei Angouw saat melaksanakan reses di Mahakeret Barat.

MANADO-Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw melaksanakan reses pertama tahun 2017 di kelurahan Mahakeret Barat, Selasa (2/5/2017).

Ketua Dewan, Andrei Angouw saat melaksanakan reses di Mahakeret Barat.

Reses Andrei Angouw ikut dihadiri oleh Kepala Lingkungan, Tokoh-tokoh masyarakat. Beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam dialog tersebut. Seperti sering terjadinya pemadaman listrik dan naiknya tarif dasar listrik (TDL)  tanpa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Kenaikkan harga listrik sudah sangat mencekik. biasanya cuma bayar Rp100 ribu sekarang harus bayar sampai Rp500 ribu,” tutur Yoke Emor, warga setempat.

Selain masalah pemadaman listrik, masyarakat Mahakeret Barat  juga mempertanyakan soal BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta program sejuta rumah dari Kemenpera RI, lokasi-lokasi rawan bencana di Mahakeret Barat.

Masyarakat juga bertanya soal dana banjir, vaksin Anjing Gila yg cukup mahal, juga tentang mafia tanah dengan munculnya sertifikat ganda yang rawan terjadi kekacauan diantara warga.

Mendengar  aspirasi masyarakat, Angouw menjelaskan secara komprehensif tentang persoalan listrik sering padam tapi tarif justru naik.

Mantan Ketua Komisis III bidang Pembangunan menjelaskan, jika sekarang ini PLN tidak ada masalah soal daya listrik. “Yang bermasalah adalah transmisi yang sedang dalam perbaikkan. PLN juga sudah bermohon Perda Pohon, yang sementara digodok di DPRD,” tegas Angouw.

Sedangkan soal kenaikan tarif listrik, Angouw berjanji akan berkomunikasi dengan pihak PT PLN Suluttenggo. Sementara mengenai program BPJS dan KIS, legislator Sulut dapil Manado dari Fraksi PDIP ini, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program BPJS tersebut.

“Silahkan berkoordinasi dengan pemerintah setempat khususnya Kepala Lingkungan atau Lurah tentang bagaimana mekanisme mengikuti program BPJS.” kata Angouw. Soal program sejuta rumah dikatakan Angouw akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat sebab di Manado belum masuk program ini.

“Hal-hal lain yang merupakan kewenangan kota Manado seperti dana bencana, soal sertifat ganda merupakan masukan yang akan dikoordinasikan dengan instansi terkait dan juga ke pemerintah Kota Manado,”tutup Angouw. (mom)

IKLAN Sukseskan Manado Fiesta 2020