Manadoline.com, Tahuna- Adanya Kerusakan sejumlah infrastruktur pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, membuat Pemerintah Daerah (Pemda) meminta bantuan ke pemerintah pusat.
Permintaan bantuan tersebut yakni diusulkan untuk membangun jembatan talud pengaman, dan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sangihe, Wandu Labesi mengatakan, langkah pemerintah untuk usulan program ke pemerintah pusat melalui pembangunan infrastruktur, dinilai mendesak di tengah keterbatasan anggaran daerah. Intervensi pemerintah pusat sangat diharapkan Dalam menopang penanganan bencana menjawab kebutuhan masyarakat.
“Untuk usulan ke pusat melalui Provinsi itu sebesar 17 Miliar untuk penanganan rekonstruksi rehabilitasi pasca bencana, jadi berharap dana ini bisa disetujui sehingga ada pembangunan pembangunan infrastruktur yang rusak pada waktu bencana kemarin itu beberapa tahun yang lalu itu bisa diselesaikan karena mengingat APBD kita terbatas intervensi kalau ada kerusakan kerusakan infrastruktur terkait dengan bencana pada waktu itu,” ungkap Labesi.
“Sangat berharap pemerintah pusat untuk melakukan intervensi terhadap kondisi itu. Untuk penanganan-penanganan itu infrastruktur seperti jembatan yang rusak talut pengaman, jadi yang diusulkan adalah infrastruktur yang menelan anggaran yang besar. Kalau khusus untuk penanganan terkait dengan rumah-rumah penduduk yang rusak pada akhir Desember 2021 dan awal Januari 2022 proses bantuannya tinggal menunggu kita akan melakukan review dengan pihak Kejaksaan,” tambahnya.
Usulan 17 Miliar rupiah ke pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur pasca bencana tersebar di sejumlah wilayah kecamatan sangat dibutuhkan apalagi Sangihe sebagai daerah yang rawan bencana.
“Berharap terhadap usulan ke pemerintah pusat dapat terealisasi demi mendukung akselerasi pembangunan di Kabupaten Sangihe, “pungkasnya.
