RATAHAN — Agenda menuju Pilkada di Minahasa Tenggara (Mitra) sedang padat, namun sejumlah Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan malah memilih untuk berangkat dengan agenda lain.
Delapan Panwancam tersebut kebetulan juga berprofesi sebagai jurnalis di Minahasa Tenggara (Mitra). Mereka berangkat untuk menemui dewan pers di Jakarta bersama Bagian Hubungan Masyarakat Mitra.
Diketahui dari delapan Panwascam yang berangkat, enam diantaranya merupakan Ketua Panwascam dan dua lainnya adalah komisioner di Kecamatan yang ada di Mitra.
Tidak ada sama sekali tugas yang berkaitan dengan Panwas yang dilakukan oleh kedelapan Panwascam tersebut.
Saat dikonfirmasi ke Ketua Panwas Kabupaten Mitra, Drs J Jobie Longkutoy ME, dirinya mengakui tidak mengetahui keberangkatan Panwascam secara berjamaah tersebut.
“Saya baru mengetahui saat mereka sudah di Jakarta dan sama sekali tidak ada pemberitahuan terkait keberangkatan mereka,” terang Lonkutoy, Kamis (1/2/2018).
Ada kekuatiran yang mencuat disaat Panwascam yang berangkat berjamaah, juga disaat yang sama ada kandidat calon yang sedang berada di Jakarta.
“Jika mereka sudah kembali kami Panwas Kabupaten Mitra akan melakukan klarifikasi terkait keberangkatan mereka. Dan jika ditemukan bukti bahwa ada pertemuan dengan kandidat calon maka akan ada sanksi,” terang Longkutoy.
Sementara itu, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Kabupaten Mitra Dolly Van Gobel SSos, menjelaskan kaget dengan agenda delapan Panwascam Mitra di Jakarta.
“Mereka terkesan mengabaikan pimpinan, karena tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada kami. Zaman sudah canggih, komunikasi lewat Whatsapp juga bisa, walaupun harus ada surat izin tertulis,” jelas Van Gobel.
Mantan Ketua Panwascam Ratatotok ini juga menyebutkan, tidak ada agenda Panwascam di Jakarta dan kedelapan Panwascam Mitra juga tidak dibiayai oleh Panwas Mitra.
“Setahu saya keberangkatan mereka ke Jakarta tidak menggunakan anggaran dana Panwas kabupaten,” ujar Van Gobel.
Dibeberkannya juga, sudah pernah ada Panwas yang mendapat surat teguran karena terindikasi melakukan pertemuan dengan kandidat calon. Dan jika sudah dua kali diberikan teguran maka bisa diberikan sanksi berat. (fensen)
