MANADO-Komisi 4 DPRD Sulut kembali mengkritisi kinerja Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut.
Hal ini disebabkan atas sikap pejabat struktural di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terkait respon cepat dari pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Sulut untuk menuntaskan persoalan 86 Sekolah yang Akreditasinya Kadaluwarsa sehingga mencederai Pendidikan Sulut justru tidak mendapatkan respon dari Dikda.
Hal ini dibuktikan, ketika Rapat Dengar Pendapat, Selasa (21/2/2023) dengan agenda membahas persoalan 86 Sekolah yang Akreditasinya Kadaluarsa justru pihak Dikda tidak menyiapkan data yang diminta oleh Komisi 4.
” Sekolah akreditasinya kadaluwarsa sangat mencederai pendidikan sulut. Ini terjadi karena fungsi kontrol internal Dikda tidak jalan. Seharusnya masing-masing kepala bidang yang bertanggungjawab dapat menjelaskan disertai bukti data, sehingga bukan menyalahkan siapa yang salah. Kedepan pengaturan kinerja masing,-masing sekolah harus dilaksanakan,”ungkap Ketua Komisi Vonny Paat.
Hal yang sama diungkapkan Sekretaris Komisi 4 Cindy Wurangian, pada RDP tersebut Wurangian menyorot soal permintaan data jumlah sekolah yang telah menerapkan program Merdeka Belajar, namun saat RDP tetapi data yang diminta juga tidak disiapkan.
” Seharusnya sesuai komitmen tiga hari pasca penundaan RDP data sudah disiapkan, tapi hari ini rapat kembali digelar disayangkan saat RDP saat ini data yang diminta tidak kunjung disampaikan,” kata Wurangian.
Sementara itu, Careig N Runtu (CNR) anggota komisi 4 juga menyorot sistim kerja dan kontrol Dikda yang tidak jalan.
” Disini bukan hanya Ketua, Wakil dan Sekertaris saja tetapi kami Anggota yang boleh dikata krucu juga butuh data untuk bicara sehingga tidak terlihat bodoh,” ucap CNR.
Akhirnya, RDP Komisi 4 bersama Dikda ditunda keempat kalinya, karena terkendala data dari Dikda yang tak dipersiapkan.
Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 dihadiri langsung Ketua Komisi 4 Cindy Wurangian, Wakil Ketua Mohammad Wongso, Sekretaris Cindy Wurangian serta Agustin Kambey, Careiq N Runtu, Yusra Alhapsy anggota komisi dan Kadis Dikda Grace Punuh bersama pejabat struktural Dikda Provinsi Sulut. (mom)
