MANADO – Persoalan sering dihadapi para pedagang akibat korban kebijakan pemerintah, kini di Sulut telah hadir sebuah organisasi wadah para pedagang, yakni IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia).
Akhir pekan kemarin, DPW IKAPPI Sulut resmi dideklarasikan di kawasan Jalan Roda, tempat perkumpulan pedagang Kota Manado dengan diketuai Ferry Keintjem, Sekretaris Zulkifly Dukalang dan Bendahara, Martin Waworuntu.
SK pengurus IKAPPI Sulut bernomor: 104/SK/DPP-IKKAPI/IX/2022 dikeluarkan di Jakarta, 6 September 2022 oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAPPI ditandatangani Ketua Umum, Abdullan Mansuri dan Sekjen, Reynaldi Sarijowan.
“Organisasi ini sebenarnya sudah berdiri sejak 27 Mei 2021 dan sudah mengantongi SK Kemenkum-HAM. Jadi resmi. Dan organisasi ini bukan hanya tempat bernaung pedagang pasar, tapi seluruh pedagang lainnya. Misalnya tukang bakso dan lain-lain,’’ ungkap Keintjem memperkenalan IKAPPI kepada ratusan pedagang di Jalan Roda.
Organisasi yang berazaskan Pancasila ini mengedepan ekonomi kerakyatan dan tidak beraffiliasi dengan partai politik. “Resmi sebagai wadah perhimpunan pedagang, baik pedagang pasar dan pedagang kecil lainnya se Indonesia,” ujar mantan Dirut PD Pasar Manado ini.
Sesuai AD/ART, landasan dan tujuan IKAPPI, untuk memperjuangkan hak-hak para pedagang. Khusus di Manado dan Sulut pada umumnya, Keintjem mengaku siap memperjuangkan kesejahteraan pedagang dengan melakukan terobasan-terobosan.
“Akan bersinergi dengan pemeruntah lewat Dinas Perdagangan untuk memasimalkan para pedagang agar bisa berdaya saing sesuai aturan yang ada. Ini agar jangan nanti pedagang banyak dirugikan,” jelas Keintjem.
Untuk itu IKAPPI Sulut membuka ruang seluas-luasnya kepada para pedagang yang ingin bergabung menjadi pengurus atau anggota. Saat ini IKPPI Sulut masih merangkap caretaker DPD IKAPPI Manado dan dalam waktu dekat segera membentuk kepengurusan di 15 kabupaten/kota lainnya.
“Kami sudah berkomitmen dengan DPP, Ketum dan Sekjen, kami berupaya untuk memfasilitasi persoalan yang dihadapi pedagang untuk peningkatan kesejahteraan. Termasuk peningkatan daya saing dan kendala modal. Syaratnya sudah tercatat sebagai pengurus atau anggota. Bukan simpatisan yah!” pungkas Keintjem. [anr]
