MANADO-Pendidikan di Sulut tidak akan mengalami peningkatan jika tidak didukung oleh dana. Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi IV James Karinda saat hearing dengan Dinas Pendidikan bersama para Kepsek SMA/SMK di DPRD Sulut.
Dalam rapat tersebut, Karinda menegaskan bahwa anggaran untuk pendidikan di Sulut tidak mencapai 20 persen seperti yang digaungkan oleh Pemerintah.
“Anggaran pendidikan hanya 9 persen bukan 20 persen. Jika kondisi ini terus dibiarkan maka pendidikan di Sulut terus mengalami penurunan,” tegas Karinda.
Lanjut dia, seharusnya anggaran untuk pendidikan 20 persen tertata di APBD. Karena dari data yang diberikan para Kepsek dan Diknas jumlah SMA/SMK hanya 400-an juga kekuarangan ruangan.
” Bayangkan sekolah sekelas SMA N 1Manado masih ada ruangan seperti ” kandang” anak sekolah mau belajar bagimana jika kondisi seperti itu. Ditambah juga masih kurangnya tenaga guru, masih ada guru honorer dan THL yang butuh dana untuk membayar gaji mereka, “ucap Karinda.
Dalam haering tersebut terungkap banyak pengeluhan dari para Kepsek jika mereka kesulitan dana untuk membayar gaji guru honorer dan THL dan penjaga sekolah sehingga jalan satu-satunya mengharapkan bantuan dari para orang tua untuk memberikan bantuan secara sukarela.
Karinda pun menegaskan, bahwa harus ada Perda atau Pergub. Sehingga pihak sekolah tidak terjerat kasus hukum.
“Tugas DPRD adalah Budgeting, legislasi dan Pengawasan. Dewan akan terus mengawasi tindakan sekolah jika memungut biaya secara rutin karena itu bisa dikenai Pidana. Apalagi di RPJMD pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw anak-anak yang bersekolah tidak dipungut biaya atau gratis, “ungkap Karinda.
Karinda pun prihatin dengan kondisi sekolah SMA/SMK di Sulut, karena dari hasil kunjungan kerja di Bolmong masih ada siswa yang harus membawa meja dan kursi dari rumah untuk bisa belajar ditambah lagi siswa tersebut harus wajib membayar biaya sekolah.
“Jika sudah ada Perda dan Pergub, maka pihak sekolah bebas melakukan pungutan misalnya biaya sekolah. Tetapi selama itu belum ada payung hukumnya, kami akan terus mengawasi pihak sekolah yang melakukan pungutan liar,” kata Karinda.
Karinda pun berharap pemerintah memperhatikan anggaran untuk Pendidikan.” Minimal tertata di APBD 15 persen. Jika itu terwujud maka percayalah pendidikan di Sulut akan mengalami peningkatan, “tutup Karinda. (27)
