BENTUK KEPEDULIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (RI) JOKO WIDODO (JOKOWI) TERHADAP PEMERINTAHAN PROVINSI (PEMPROV) SULAWESI UTARA (SULUT) DI BAWAH PIMPINAN GUBERNUR OLLY DONDOKAMBEY DAN WAKIL GUBERNUR STEVEN KANDOUW (OD-SK) semakin terbukti nyata bukan janji pembangunan infrastruktur beri dampak kemajuan yang sangat pesat.
Adapun kepedulian Presiden Jokowi terhadap pembanguan infrastruktur Sulut, telah dan sementara dilakukan pemerintahan OD-SK yaitu:
1. Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung
2. Pembangunan Ring Road III
3. Pembangunan Jalan Bandara – Likupang
4. Pembanguman TPA Regional Wori
5. Pembangunan Rumah Susun di Tomohon dan Unsrat
6. Palapa Ring Paket Tengah
7. KEK Bitung
Dimana, pembangunan jalan tol Manado-Bitung rencananya akan diresmikan Presiden Maret 2019 mendatang.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat meninjau langsung proses pembangunan jalan tol Manado-Bitung Selasa (24/7/2018) didampingi Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan perwakilan BPJN XV mengatakan, dioperasikannya jalan tol itu sepanjang 39,9 KM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Manado, Minahasa Utara, dan Bitung.
Jalan tol pertama di Sulut itu diperkirakan bakal rampung 2019. Menurutnya, pembangunan jalan tol Manado-Bitung dibagi menjadi dua tahap yakni, tahap 1 Manado-Airmadidi dan tahap 2 Airmadidi-Bitung. Kehadiran jalan tol ini dapat memangkas waktu tempuh dari Manado ke Bitung yakni dari 1,5 hingga 2 jam melalui jalur darat menjadi 40 menit.
Selain dioperasikannya jalan tol ke depan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Manado, Minahasa Utara, dan Bitung, itu juga dapat menjadi jalan akses utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Internasional Bitung. Jalan tol ini juga akan menjadi jalan akses utama ke KEK Bitung dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung yang akan dibangun. proyek jalan tol Manado-Bitung terus dikerjakan hingga kini sesuai tahapan yang ada.
Diketahui, pembangunan jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional merupakan upaya pemerintah meningkatkan konektivitas agar terjadi pemerataan pembangunan.
Hasil kerja keras dan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait, OD-SK membuktikan saat jelang Natal 2018, tol Manado-Bitung secara resmi di buka fungsional atau sudah bisa beroperasi.
Ini merupakan kabar gembira bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara yang akan merayakan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Pasalnya, untuk mendukung kelancaran arus mudik balik, Jalan Tol Manado-Bitung Seksi 1B dan 2A beroperasi secara fungsional mulai hari Senin, 24 Desember 2018. Jalan Tol Manado-Bitung Seksi 1B dan 2A terbentang dari Airmadidi hingga Danowudu sepanjang 14,5 kilometer.
“Tol ini akan mengurai kemacetan yang ada di jalur Manado-Bitung,” kata Gubernur Olly Dondokambey didampingi Wagub Steven Kandouw saat membuka secara fungsional Tol Manado-Bitung, Senin (24/12/2018).
Untuk diketahui, beroperasinya Jalan Tol Manado – Bitung secara fungsional akan diperuntukkan hanya untuk kendaraan sedan, jip, pick up, MPV dan sejenisnya (kecuali bus, truk dan motor) dapat melaju pada kecepatan maksimal 60 kilometer per jam di ruas satu arah yang disiapkan dan mulai berlaku sejak 24 Desember 2018 sampai 1 Januari 2019 untuk arah Manado ke Bitung.
Sementara itu, untuk arah Bitung ke Manado berlaku sejak 2 Januari sampai 5 Januari 2019. Adapun pemberlakuan jam operasional untuk jalan tol fungsional tersebut mulai pukul 07.00-17.00 WIT.
Gubernur Olly menuturkan, Jalan Tol Manado-Bitung merupakan jalan tol pertama di Sulut. Jalan tol dikelola kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yakni PT Jasamarga Manado Bitung (JMB). “Ini adalah buah kerja kerja kita semua, terima kasih kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV, PT Jasa Marga Manado Bitung, serta kontraktor yang berinvestasi mengerjakan jalan tol ini,” ucap Olly.
Terkait rencana peresmian ruas jalan tol ini, Olly optimis tidak bergeser dari rencana awal seperti yang ditargetkan sebelumnya pada triwulan pertama tahun 2019. “Pembangunan fisiknya masih terus dilakukan sehingga bisa selesai sesuai target.”Ada sepanjang 25 kilometer dari titik nol yang akan diresmikan Presiden,” tandasnya.
Tak hanya itu, pembangunan pembangunan Ring Roud III terus digenjot pemerintahan OD-SK. Proyek Manado Outer Ring Roud (MORR) III itu yakni ruas Winangun-Malalayang sepanjang 11,5 kilometer untuk mengurai kemacetan di Manado.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan MORR III di Kantor Gubernur, Rabu (15/8/2018). Gubernur Olly yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta memimpin rapat tersebut menyebutkan telah dibentuknya tim kecil melibatkan pihak terkait lainnya untuk mempercepat pembangunan MORR III.
“Tim yang dikoordinir oleh Dinas Pekerjaan Umum ini juga menyertakan pihak BPN, BPJN XV, Dinas Praskim, Biro Pembangunan dan lainnya. Pembentukan tim ini untuk mempercepat pembangunan Manado Outer Ring Road III,” katanya, sembari menambahkan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan MORR III sebagai solusi kemacetan Manado karena kalau sudah terealisasi, masyarakat juga yang akan menikmatinya. Macet pun akan terurai,” tandasnya.
Diketahui, jika MORR III sudah selesai dibangun akan mengurai kemacetan di jalur Malalayang-Bahu dan Pusat Kota karena kendaraan sebagian akan berpindah ke jalan Ring Road. Sebagai contoh dari arah Malalayang jika ingin ke Bandara, arah Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan Tomohon, tidak harus melintasi pusat kota, tetapi bisa lewat jalur cepat MORR III. Begitu juga sebaliknya, dari arah Mapanget, Paal Dua, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon yang hendak ke Malalayang dan Tateli tidak harus melewati pusat kota, tetapi sudah melalui MORR III.
Selain itu, pembangunan jalan akses Bandara- Likupang Minahasa Utara terus diseriusi, buktinya Gubernur Olly tinjau lokasi pelebaran jalan Bandara ke Likupang. Rencana pelebaran jalan dengan panjang kurang lebih 32 Km ini dimulai dengan tahapan sosialisasi manfaat dari pelebaran jalan dan tentunya sosialisasi terkait pembebasan lahan.
Pelebaran Jalan dari Bandara ke Likupang Minahasa Utara ini di buat dalam rangka menunjang pariwisata karena saat ini baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal banyak yang berkunjung ke daerah likupang. Disamping itu dengan adanya jalan ini secara otomatis transportasi menjadi lancar dan ekonomi masyarakat akan meningkat.
Gubernur Olly dalam kunjungannya mendorong instansi terkait dalam hal ini BPN dan PERKIM untuk bergerak cepat sehingga pelebaran ini dapat segera terealisasi dan pengaspalan jalan dapat dilaksanakan.
“Bilang akang pa masyarakat pembeli mo kase ganti untung bukang ganti rugi karena panitia akan menilai sesuai dengan kondisi harga saat ini. Jadi biar tu tanah dengan bangunan so lama bli, tetap mo hitung harga skarang,” ucap maestro politik Olly Dondokambey. Selain itu juga disampaikan bagi Rumah Ibadah yang terkena pembebasan lahan, akan diganti dua kali lipat tanah bangunan yang rusak akan diberikan tanah dan bantuan untuk pembangunan.
Komitmen pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat dan pariwisata di Sulawesi Utara menjadi harga mati pemerintahan di bawah kepemimpinan OD-SK.
Pada kesempatan yang sama juga Ketua DPRD Minahasa Utara Berty Kapojos yang di dampingi oleh beberapa Camat dan Hukum Tua disaat meninjau lokasi dengan Bapak Gubernur, sangat antusias dan berterima kasih dengan adanya rencana pelebaran ini.”Kami akan mengawal tahapan demi tahapan agar proses ini akan berjalan lancar karena ini akan berdampak positif bagi masyarakat Minahasa Utara,”tuturnya.
Begitupun dengan pembangunan Tempat Pengelolaan Samoah terintegrasi regional (TPA) Iloli Wori. Gubernur Olly dan Wagub Steven Kandouw mengajak masyarakat Ilolo Wori dukung pembuatan tempat pengelolaan industri sampah yang akan di bangun di kawasan Wori.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Olly saat melakukan tatap muka bersama warga masyarakat Wori dalam rangka pembangunan lokasi sekolah polisi dan tempat pembuangan sampah industri di desa Wori Minahasa Utara Selasa (3/4/2018) lalu.
Gubernur mengatakan Provinsi Sulut bersyukur karena dari 34 provinsi di I dan 540 kabupaten di Indonesia hanya 10 daerah yang mendapat bantuan pengelolaan sampah terintegrasi, Salah satunya adalah Sulut. Ia menegaskan lokasi tersebut bukan tempat pembuangan sampah terakhir melainkan tempat pengelolahan industri sampah.
Gubernur mengajak warga untuk cerdas dalam menerima informasi terkait tempat pengelolaan industri sampah ini, Jangan ada lagi isu pemerintah tidak mensejahterakan masyarakat, proyek ini semata untuk kepentingan rakyat.
Gubernur juga menyampaikan manfaat pengelolaan industri sampah ini untuk mensuplai listrik kira 10 MW bagi masyarakat. Para investor telah siap untuk membangun lokasi ini, rencananya proyek ini akan rampung pada 2021 mendatang. Pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Rumah Susun di Tomohon dan Universitas Sam Ratulangi (Samrat) Manado. Dibuktikan saat Gubernur Olly Sambangi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (15/1/2019) genjot pembangunan infrastruktur 2019.
Gubernur Olly didamingi Kepala Dinas PUPR Sulut Steve Kepel dan jajaran kementerian PUPR mengatakan fokus dari agenda itu adalah untuk membahas progres pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Sulut. Menurutnya, pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung dan rumah susun di Kota Tomohon dan Universitas Sam Ratulangi bakal diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada Maret 2019.
Terkait Pala Ring Tengah di Sangihe telah diuji coba Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melaksanakan kunjungan kerja ke Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jumat (18/01/2019) belu lama ini.
Uji coba jaringan Proyek Palapa Ring Paket Tengah bernilai Rp 1,38 Triliun. Ketiganya datang ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Stasiun Terminal Palapa Ring Tengah.
Dalam kunjungan ke Kantor KPP Tahuna, Olly, Rudiantara dan Sri Mulyani memantau dan mencoba akses internet yang sudah terhubung dengan jaringan serat optik Palapa Ring Tengah. Akses point-of-presence (PoP) Palapa Ring Tengah yang terhubung dengan jaringan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. itu digunakan untuk mendukung layanan perpajakan secara online. Selain itu, jaringan serat optik ini dapat dipakai untuk layanan publik, seperti pajak dan kesehatan.
Olly mengapresiasi pemerintah pusat atas ujicoba jaringan Palapa Ring Tengah yang mampu membuat semua wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau dapat terkoneksi secara online. “Palapa Ring membuat pembangunan semua daerah termasuk Kabupaten Sangihe dapat berjalan terus dan semakin maju,”ujar Olly.
Untuk itu, Olly mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atas pesatnya pembangunan infrastruktur di seluruh nusantara termasuk Palapa Ring Tengah. “Saya juga berterimakasih kepada Pak Jokowi dan Pak Jusuf kalla. Ini bukan kampanye. Ini kenyataan di lapangan. Palapa Ring salah satu buktinya,” tandas Olly.
Keunggulan Palapa Ring dapat dimanfaatkan untuk semua sektor termasuk pariwisata.”Jaringan Palapa Ring ini mampu mendukung pembangunan pariwisata termasuk di Sangihe yang dapat memasarkan produk pariwisatanya secara langsung,” ucap Olly.
Ketiganya juga melakukan video conference dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek yang didampingi Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.
Konferensi video ini merupakan inisiasi kerja sama konsultasi kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang telah dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).
Di Sangihe, Bakti Kemenkominfo telah membangun 1 menara telekomunikasi seluler jaringan 4G dan 6 tower 2G. Saat ini Bakti Kemenkominfo tengah mempersiapkan proses migrasi ke 4G.
Selain itu juga, Bakti telah menyediakan akses internet di 51 lokasi, yaitu satu Puskesmas, tiga kantor desa, satu lokasi layanan publik dan 46 sekolah yang siap terkoneksi dengan jaringan Palapa Ring Tengah.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan Palapa Ring merupakan perwujudan dari Program Nawacita Jokowi. “Ini adalah komitmen dari Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran dan memperkuat NKRI yang diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur,”
Sri Mulyani menuturkan, Palapa Ring mampu diselesaikan meskipun dana APBN terbatas. Tambah dia, skema pembiayaan infrastruktur dapat dilakukan bervariasi. “Walaupun tidak semua proyek infrastruktur bisa dibangun dengan APBN namun dapat diatasi juga dengan instrumen penjaminan oleh PPI (Penjaminan Pendanaan Infrastruktur) sehingga mampu mempercepat proses pembangunan,” imbuh Menkeu Sri.
Menkeu Sri juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Sulut karena melihat pembangunan di Sulut yang cukup baik. “Terima kasih Pak Gubernur, sudah lama saya tidak ke Sulawesi Utara. Saya betul betul melihat kemajuan yang sangat banyak. Termasuk Sangihe salah satu pulau terluar, etalase Republik Indonesia namun sudah dibangun dan dikelola dengan baik,” ujar Menkeu Sri.
Untuk diketahui, Palapa Ring Tengah melintasi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Jaringan serat optik ini terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 kilometer kabel darat dan 1.787,06 km kabel laut.
Menkominfo Rudiantara menerangkan, Palapa Ring merupakan bangunan tol informasi dalam bentuk serat optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. “Sebagai infrastruktur tulang punggung jaringan telekomunikasi pita lebar, Palapa Ring terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur,” kata Rudiantara.
Menurut Menkominfo, proyek yang memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps bakal selesai di seluruh Indonesia pada tahun ini. Adapun Palapa Ring Tengah sendiri baru selesai pada 21 Desember 2018. “Proyek Palapa Ring ditargetkan selesai di seluruh Indonesia pada pertengahan tahun ini,” ungkap Rudiantara.
Pada kesempatan itu, Olly, Sri Mulyani dan Menkominfo menandatangani prasasti konektivitas Palapa Ring Paket Tengah menyatukan 17 Kabupaten di Indonesia. Adapun kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Gaghana, Direktur Utama PT. PPI Armand Hermawan dan para pejabat Pemprov Sulut.
Pembangunan KEK Bitung juga terus mengalami perkembangan yang pesat. Terbukti, perkembangan konstruksi fisik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung telah beres 100 persen dan tinggal menunggu waktu peresmian dari pemerintah pusat.
KEK Bitung termasuk dalam Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016.
“Pada tanggal 30 Agustus 2018, Bapak Gubernur telah menyampaikan surat permohonan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk penjadwalan peresmian KEK Bitung,” kata Gubernru Olly diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Jenny Karouw di Manado, Kamis (20/12/2018) lalu.
KEK Bitung memang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan penanaman modal. Kawasan tersebut disiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Lanjut Kadisperindag, KEK Bitung dengan segala keunggulannya mampu menarik minat investor untuk membangun perusahaan di KEK Bitung dengan nilai investasi hingga triliunan rupiah.
“Ada tiga perusahaan yang sedang melengkapi syarat administrasi. PT. Futai Indonesia, PT. Pasific Ocean Fishery, dan PT. Indojaya Fortuna,” beber Karouw.
Untuk diketahui, PT. Futai Indonesia, akan membangun industri pengolahan biji plastik dengan rencana investasi senilai US $ 200 juta dan tahap I senilai Rp. 1,4 triliun. Saat ini PT. Futai Indonesia sedang melaksanakan pembangunan fisik senilai Rp. 300 miliar.
Adapun luas lahan yang telah dibebaskan seluas 6,8 Hektar dari total rencana pembebasan lahan 20 Hektar. Seluruh lahan ini sedang dalam pengurusan sertifikat HGB di BPN. PT. Futai Indonesia juga telah melakukan penandatangan MOU dengan PT. MSH (Membangun Sulut Hebat) sebagai Badan Pengelola dan membayar biaya revisi site plan dan pengalihan hak atas tanah sebesar Rp. 300 juta yang disetor ke rekening PT. MSH.
Selanjutnya, PT. Pasific Ocean Fishery, akan membangun industri perikanan dengan rencana investasi senilai Rp. 650 miliar. PT. Pacific Ocean Fishery telah membebaskan lahan seluas 1,5 Ha dan saat ini dalam proses pengukuran lahan untuk melakukan MOU dengan PT MSH. Kemudian, PT. Indojaya Fortuna. Perusahaan yang bergerak di bidang logistik ini akan membangun cold storage dengan rencana investasi sebesar Rp. 350 miliar. PT. Indojaya Fortuna telah menguasai lahan seluas 5.230 meter persegi dan sedang melakukan pembangunan pabrik.
Sebelumnya Gubernur Olly mengatakan KEK Bitung jalan terus. Perhatian dari semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah menjadi kuncinya.
Hal itu dikatakan Gubernur Olly Dondokambey dalam rapat percepatan pembangunan KEK di Hotel Peninsula, pada Februari 2017. “Semuanya harus concern. Program KEK Bitung terus berjalan,” katanya.
Diketahui, pelaksanaan proyek KEK ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Meskipun begitu, masih ada gugatan terhadap status lahan yang menjadi bagian dari KEK. Olly mengaku telah menyampaikan kendala itu ke Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. “Gugatan ke pengadilan terkait lahan KEK sudah saya sampaikan bapak presiden agar tidak mengambat proses pembangunan KEK,” tegasnya.
Sejumlah pembangunan infrastruktur penunjang KEK Bitung terus dikerjakan. Diantaranya pengembangan International Hub Port (IHP). Olly mengatakan selalu berkoordinasi untuk memastikan pengembangan International Hub Port (IHP) berjalan lancar.
“Kita harus selalu berkoordinasi. Ini penting agar kendala yang ditemui bisa dicarikan solusinya sehingga pengembangan dan pembangunan KEK Bitung berjalan lancar,”kuncinya.
(ADVETORIAL BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA PROV SULUT)
