MANADO-Setiap orang harus menjadi pemilih yang kritis, karena hari ini bangsa indonesia mempunyai problem toleransi yang semakin parah.
Grace Natalie saat bersama pengurus dan simpatisan PSI Sulut
Pernyataan ini disampaikan oleh
Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, saat melakukan safari toleransi partai PSI di Sulawesi Utara, yang dilaksankan di Ballroom MCC, Kota Manado, Rabu (27/3/19).
“Semakin sering kita dengar ada hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, di injak-injak oleh sekelompok masyarakat tanpa ada protes keras dari kekuatan politik dan tanpa ada upaya serius untuk mengatasi masalah ini,” ucap Natalie.
Natalie yang didampingi Ketua DPW PSI Sulut Melky Pangemanan menyebutkan, bagaimana mungkin ada ormas yang bisa membubarkan orang beribadah, bagaimana mungkin ada sekelompok masyarakat yang bisa menghalang-halangi atau menyegel rumah-rumah ibadah, bagaimana mungkin sekarang orang -orang meninggal saja masih ada penolakan jenazah yang tidak bisa dimakamkan di TPU serta tidak bisa didoakan, padahal itu merupakan keyakinannya.
“Agama mana di negara ini yang tidak ada ritual mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini saja hak-hak dasar manusia tidak dipenuhi bahkan diinjak-injak,”tegasnya.
Natalie mengingatkan
juga jika perekat bangsa indonesia adalah toleransi dan solidaritas.
“Perekat bangsa Indonesia adalah toleransi dan solidaritas. Sebab tanpa toleransi dan solidaritas ditengah keragaman kita yang mempunyai lebih dari 700 suku dan 1000 bahasa daerah tidak terpecah bela,”tambahnya.
Sementara itu, terkait target nasional
partai PSI diakui Natalie sebagai partai yang baru untuk bisa berada di level 6 sampai dengan 7 persen.
“Target kami pemilu kali ini adalah masuk ke parlemen dan melakukan distruksi atau gangguan atas kenyamanan kekuatan politik lama hari ini. Dimana nyaman tidak masuk kantor, bolos rapat, tidak ikut rapat dengan baik, bahkan UU yang dihasilkan sangat rendah, nyaman tetap terima gaji, tidak ada sanksi dan sebagainnya. Kita juga ingin menerapkan standart baru, dimana namanya pejabat publik harusnya pekerjaannya dilaporkan ke publik dong, dan bahkan naik satu level lagi, maka dari itu kita buat sebuah sistem dimana masyarakat yang bisa menentukan apakah wakil rakyatnya bisa lanjut atau dipecat,”tutup Natalie dalam orasinya. (27)
