Manadoline, Manado — Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada kembali menjadi pembahasan hangat pengawas Pemilu. Hal tersebut terungkap dalam sosialisasi kelembagaan bersama media dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020 yang digelar Bawaslu Sulut, Kamis (05/11/2020).
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti menyebutkan dari kunjungannya di tujuh Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara, netralitas ASN paling banyak dikeluhkan.
“Keterlibatan ASN menjadi permasalahan yang belum dapat ditangani dengan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, hal yang paling memprihatinkan adalah ASN yang dilaporkan karena terlibat langsung dalam Pilkada tidak ada sanksi, bahkan usai Pilkada mereka mendapatkan promosi jabatan oleh Kepala Daerah yang dibelanya dalam Pilkada.
Lebih lanjut, Ray menuturkan kelemahan pada kewenangan Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat, menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi Pilkada berukutnnya.
“Ini jadi pelajaran, agar di Pemilu atau Pilkada nanti ada aturan tegas yang bisa diterapkan oleh Bawaslu bagi ASN yang terlibat Pilkada,” kata Rangkuti.
Sementara itu, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampouw mengatakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh pasangan calon (Paslon).
“Mungkin tidak diajak oleh paslon untuk terlibat dalam kampanye, karena semakin banyak massa maka semakin nampak kalau paslon tersebut memiliki banyak pendukung,” ujar Jerry.
Jerry menuturkan, pencegahan dan penanganan Covid-19 di masa Pilkada dinilainya belum maksimal. Meski, protokol kesehatan perlu diterapkan karena menyangkut keselamatan masyarakat.
“Pertanyaannya, apakah paslon benar-benar peduli terhadap pendukungnya soal ancaman Covid-19,” tuturnya.
Dia menambahkan, hal juga yang perlu diwaspadai oleh Bawaslu adalah soal money politik yang terindikasi cukup tinggi.
Diketahui, sosialisasi yang dimoderatori oleh pimpinan Bawaslu Sulut, Kenly Poluan menghadirkan pemateri diantaranya Ray Rangkuti Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Jerry Sumampouw dari Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia dan Erick Kurniawan, Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi SPD. (hcl)
