MANADO– Komisi III DPRD Sulut membidangi Pembangunan meminta Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw untuk mengevaluasi kinerja dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulut, Joy Oroh.
Kepada wartawan, Adriana Dondokambey menyatakan, kinerja dari Kepala Dinas Perhubungan tidak maksimal dan tidak menunjang program OD-SK khususnya dalam pembangunan.
Salah satu kinerja yang tidak maksimal diakui Dondokambey adalah Oroh tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi ke Kementerian Perhubungan terkait pengelolaan Terminal dan Jembatan Timbang.
Juddy Moniaga Ketua Fraksi Gerinda yang juga anggota Komisi III menjelaskan, beberapa waktu lalu Komisi III mengelar hearing dengan Dinas Perhubungan terkait pengelolaan Terminal dan jembatan timbang yang terkesan dibiarkan. Bahkan ada jembatan timbang tak berpenghuni seperti yang ada di Amurang.
Dari penjelasan Kepala Dinas beberapa waktu lalu, ada beberapa Terminal sudah dialihkan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi. Tapi belum bisa dikelolah secara maksimal karena minimnya anggaran. Sedangkan jembatan timbang sudah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, diakui Moniaga Komisi III melakukan konsultasi ke Kementerian Perhubungan tepatnya di Dirjen Perhubungan darat.
“Nah, betapa terkejutnya kami ternyata selama ini Dinas Perhubungan Provinsi Sulut terkesan tidak siap. Karena sampai sekarang Dinas Perhubungan tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi yang diminta Dirjen Perhubungan Darat,”jelas Moniaga.
Lanjutnya, pihak Dirjen Perhubungan Darat mengatakan, bagaimana mau membantu lewat anggaran jika administrasinya tidak terpenuhi. “Jadi kepala dinas ketika rapat hanya menjelaskan agar ketua komisi dan anggota senang. Padahal kerjanya tidak maksimal, gubenur dan wagub harus melihat ini,”kata Moniaga. (mom)
