BITUNG – Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo melakukan pertemuan sekaligus dialog bersama jajaran Pemerintah Kota Bitung, serta pelaku perikanan di daerah ini usai memimpin apel kesiapan aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ditjen Pengawasan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) wilayah timur, Senin (17/02/2020).
Pertemuan yang berlangsung dj BPU kantor walikota, Prabowo didampingi Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban. “Sebelumnya, saya telah melakukan peninjauan dan mengecek kondisi aparat kita. Pemberantasan ilegal fishing merupakan tugas berat yang tentu tidak bisa dilakukan oleh KKP sendirian. Tentu saja di lapangan kita bahu membahu dengan TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Polair, dan Bakamla,” kata Prabowo.
Dihadapan pemerintah dan pelaku usaha perikanan di Kota Bitung, Prabowo menyatakan, untuk para nelayan Indonesia ketika melakukan pelanggaran jangan langsung diberikan sanksi. Tapi diberikan pembinaan agar mereka sadar, dan melakukan penangkapan dengan legal. “Saya juga telah melihat langsung di lapangan kegiatan perikanan yang sementara berhenti produksi seperti di PT RD Pacific dan melihat langsung pengalengan ikan PT Samudera Mandiri Sentosa. Kedepan akan diberikan kemudahan bagi pelaku usaha perikanan sepanjang telah memenuhi persyaratan,” ujar Prabowo.
Sementara itu, Wali Kota Bitung, Maximiliaan Jonas Lomban memberikan apresiasi atas perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan. “Terima Kasih Pak Menteri yang telah datang dan memberikan perhatian atas perkembangan perikanan Kota Bitung. Kami berharap, perikanan Kota Bitung bisa bangkit lagi, dan terima kasih Bapak Menteri telah menegaskan untuk mempermudah pengurusan ijin – ijin perikanan,” ungkap Lomban.(*)
