MANADO –Tolak Hak Angket KPK, Jumat (28/7/2017) Swara Manguni Sulut yang terdiri dari gabungan sejumlah aktivis antikorupsi melakukan aksi demo di Kantor DPRD Sulut.
Dalam aksinya, Swara Manguni menyatakan, mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, menolak segala bentuk pelemahan KPK, STOP kriminalisasi KPK, menolak hak angket DPR terhadap KPK, menuntut pembubaran Pansus Hak Angket KPK.
Nedin salah satu perwakilan Swara Manguni Sulut yang ikut dalam aksi demo menyatakan, penyidikan kasus korupsi E-KTP yang bermuara pada munculnya Pansus Hak Angket KPK telah menciptakan keresahan ditengah masyarakat serta penegakan hukum melawan korupsi.
Nadin pun membeberkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim UGM terkait dengan Pansus Hak Angket KPK menyatakan, hak angket adalah hak konstitusional yang dimiliki parlemen sebagai bentuk pengawasan parlemen, dan konstitusi Indonesia mengatur hak angket sebagai hak konstitusional DPR untuk menyelidiki keterangan pemerintah (eksekutif), yakni, Presiden, Wakil Presiden, dan/atau para menteri serta para pembantunya yang lain—baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
“Karena itu, hak angket selain pemerintah (eksekutif) bertentangan dengan konstitusi apalagi terhadap KPK,” ungkap Nadin ketika berorasi.
Sementara itu, Aryati Rahman saat membawakan orasi mengatakan, Hak Angket terhadap KPK patut diduga sebagai bentuk serangan balik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghalangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.
“Untuk itulah kami solidaritas masyarakat Sulut yang tergabung dalam Swara Manguni Sulut menyatakan dengan tegas, mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, menolak segala bentuk pelemahan KPK, STOP kriminalisasi KPK, menolak hak angket DPR terhadap KPK, menuntut pembubaran Pansus Hak Angket KPK,” tutupnya.
Namun sangat disayangkan saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Sulut, Swara Manguni tak diterima oleh satu pun anggota dewan.(mom)
