MANADO-Walaupun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, terkait laporan keuangan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017. Namun ternyata ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh BPK. Seperti adanya kenaikan dari sisi angka pengangguran bahkan melebihi indeks rata-rata nasional. Hal ini disampaikan oleh Dr. H Harry Azhar Azis MA saat membacakan LHP dalam Paripurna Istimewa.
“Untuk tingkat pengangguran rasio di Sulut lebih tinggi dari nasional. Tercatat di Sulut angkanya sebesar 7,18% atau diatas rata-rata nasional sebesar 5,50%,” jelas Azis.
Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw yang sempat dikonfirmasi wartawan mengatakan, naiknya angka pengangguran di Sulut sesuai data dari BPS sumbangan pengangguran tinggi karena industri perikanan di Bitung yang terhenti.
“Salah satu penyumbang pengangguran terbanyak adalah para pekerja kapal-kapal ikan di Bitung yang berhenti bekerja. Ada 3000-an yang dirumahkan ditambah berhentinya produksi industri pengalengan ikan. Dari 7 perusahaan yang ada di Bitung hanya 3 yang tersisa beroperasi dengan kapasitas 30% sehingga banyak pekerja yang berhenti bekerja,” ungkap Kandouw, sambil menyatakan, tingginya angka pengangguran tidak berpengaruh signifikan sebab angka ingeneral kemiskinan turun di Sulut.
“Memang secara kasar masyarakat Sulut tidak kerja tapi makan enak. Itu salah satu fenomena yang terjadi di daerah kita,”papar mantan Ketua DPRD Sulut. (mom)
