MANADO – DPRD Kota Manado menyoroti kinerja pihak Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota (Pemkot) Manado yang tidak beres. Pasalnya, sampai sekarang belum ada penjelasan terkait proses tender pengadaan lima alat incinerator yang dipertanyakan oleh Komisi III.
“Hinggat saat ini, tidak ada penjelasan dari pihak ULP mengenai tahapan proses tender alat incinerator,” kata anggota Komisi III Jurani Rurubua, Jumat (28/02/2020) via Whatsapp.
Ia menyebutkan, permintaan pertayaan Komisi III DPRD Manado soal kenapa alat pembakar sampah senilai Rp 11,5 miliar hanya dilakukan dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL) belum juga dijelaskan pihak ULP.
Jurani kemudian mengatakan, sudah beberapa kali Komisi III dijanjikan data dan penjelasan mekanisne lelang proyek alat pembakar sampah tersebut.
“Ada apa dengan ULP. Kami punya rekaman pertanyan kepada ULP sejak pertama kali digelar hearing, didalamnya ada janji sehari setelah hearing dokumen proses lelang akan diserahkan, tapi apa dan ini sudah dua bulan dokumennya tidak muncul,” ujar Politis PSI itu.
Pada hearing kedua dan ketiga pihak terkait dengan masalah tidak lagi pernah hadir tanpa alasan yang jelas. Disayangkan pula, instansi terkait di Pemkot Manado hanya menjelaskan kepada publik terkait penggunaan alat tersebut sementara mekanisme PL tidak dijelaskan.
Terkait masalah ini, Komisi III DPRD Kota meminta ULP dan Dinas Lingkungan Hidup kooperatif memberikan data yang diminta, dan menjelaskan proses pengadaan incinerator.
Wakil rakyat bertanggung jawab kepada rakyat. Publik melalui media sosial menaruh harapan kepada wakilnya di DPRD Manado untuk mengawal hak-hak mereka, termasuk kontrol kepada penggunaan uang rakyat secara profesional oleh eksekutif.
“Kami fokus dengan uang rakyat. 1000 rupiah pun berharga apalagi uang dalam proyek ini miliaran dan transparansi anggaran jadi yang utama. Sebagai fungsi pengawasan kami akan kejar sampai persoalan ini terang benderang dimata masyarakat,” pungkasnya. (hcl)
