MANADO-Setelah kunjungan kerja ke BPJS Tenagakerjaan di Jakarta, Komisi 4 DPRD Sulut, Kamis (23/1/2020) juga melakukan konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Melky J Pangemanan saat berada di Kementerian Ketenagakerjaan.
Anggota DPRD Sulut, Melky J Pangemanan (MJP) kepada wartawan menjelaskan, Komisi 4 diterima oleh Aries H, Fenny Melisa, Fitroh, Yustianto, Rini Hardwiyanti dan Tri Wijayanto.
Dari konsultasi tersebut diakui MJP, Komisi 4 mendapatkan penjelasan dari Kementerian Ketenagakerjaan Omnibus Law adalah aturan yang disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.
Komisi 4 di Kementerian Ketenagakerjaan
“Omnibus Law terdiri dari 11 kluster dan 3 kluster yang terkait dengan tenaga kerja yaitu, kluster 2 persyaratan investasi, kluster 3 ketenagakerjaan dan kluster 8 pengenaan sanksi,”jelas MJP.
Lanjut Ketua PSI Sulut, penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki 3 program sasaran untuk pelatihan vokasi, skilling, pencari kerja.
“Pelatihan di BLK bagi para pencari kerja. Re-skilling korban PHK, untuk pekerja yang ingin mendapatkan ketrampilan baru. Up-skilling; peningkatan keahlian, digelar pelatihan di BLK untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM,”ungkapnya, sambil mengakui program pelatihan di BLK lewat pemagangan dalam dan luar negeri.
“Fasilitas ini mencakup biaya pelatihan dan insentif pasca training,” tambahnya.
MJP menjelaskan, BLK yang ada di Sulawesi Utara terdiri dari BLK Bitung, BLK Tondano, BLK Minahasa Utara yang di koordinir oleh BLK Ternate sebagai BLK pemerintah pusat, karena di Sulawesi Utara belum ada BLK pemerintah pusat.
“Untuk proposal permintaan bantuan peralatan dari BLK Bitung tahun 2019 belum bisa dialokasikan karena dalam penilaian masih ada kekurangan-kekurangan tetapi sudah di terima oleh kementerian ketenagakerjaan RI, dikarenakan juga tahun 2019 banyak membangun 1000 BLK Komunitas,” tutur MJP.
Hasil lain yang didapatkan dalam konsultasi di Kementerian Ketenagakerjaan di Sulawesi Utara BLK Komunitas telah disalurkan di beberapa daerah antara lain, pesantren Alutfi di Lolayan, Sekolah Alkitab Langowan, Yayasan Pendidikan Kristen GMIST, telah mendapat bantuan peralatan bangunan dan gedung. Dan tahun 2020 Presiden Joko Widodo berencana akan membangun 2000 BLK Komunitas.
Untuk kebutuhan kepariwisataan di Sulawesi Utara perlu kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dalam pengembangan SDM.
Tahun 2020 tugas berat dari kementerian ketenagakerjaan untuk mengawal SDM melalui 305 BLK, 21 UPTD, 113 BLK Komunitas dalam pengembangan SDM.
Para Tenaga Kerja selain mengikuti pelatihan juga harus mengikuti sertifikasi. Dalam menunjang kualitas tenaga kerja.
Dengan adanya penjelasan dari Kementerian Ketenagakerjaan,
Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendorong Kementerian Ketenagakerjaan agar giat mensosialisasikan program-program prioritas pemerintah pusat ke daerah-daerah dan memperhatikan BLK yang ada di Sulawesi Utara dengan merealisasikan permohonan bantuan peralatan untuk menunjang pelatihan tenaga kerja yang ada di Sulawesi Utara.
“Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara juga mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI agar dapat mendirikan BLK pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Utara karena saat ini BLK-BLK yang ada di Sulawesi Utara dikoordinir oleh BLK Ternate sebagai BLK pemerintah pusat,”tutupnya. (mom)
