Lomban Mantiri Paparkan Keberhasilan Program Prioritas Dua Tahun Kepemimpinan

(Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban dan Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri)
(Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban dan Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri)

Wali Kota Bitung Maxmiliaan Jonas Lomban dan Wakil Wali Kota Maurits Mantiri (MaMa) memaparkan capaian keberhasilan program prioritas saat merayakan dua tahun kepemimpinan mereka, yang digelar  di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Bitung, Kamis (05/04/2018).

(Maximiliaan J Lomban dan Maurits Mantiri “MaMa”)

Menurut Lomban yang didampingi Mantiri, aktifitas kepemimpinan pemerintahan haruslah dimulai dengan menentukan prioritas, yaitu, hal-hal yang paling utama dan mendasar untuk dilakukan, karena sifatnya yang penting, yang pengerjaannya harus didahulukan, agar dapat menjadi faktor pengungkit bagi sektor lain. Dengan demikian, pengertian prioritas disini bukan dalam arti mengenyampingkan sektor lain, tetapi jika sebagai program prioritas berhasil dilaksanakan, maka akan berdampak pada pertumbuhan sektor lain secara simultan.

(Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban bersama Ketua TP-PKK Ny. Khouny Lomban – Rawung dan Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri bersama Wakil Ketua TP-PKK Ny. Rita Mantiri – Tangkudung)

Pada tahun 2016-2017 prioritas pembangunan Kota Bitung dititikberatkan pada 3 (tiga) bidang utama, yaitu, Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur. Mengapa kami memprioritaskan 3 (tiga) bidang tersebut? Alasannya:

(Perhatian MaMa terhadap dunia Pendidikan di Kota Bitung)

Pertama, Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga Negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan, dan berkualitas dari segi pembelajaran. Selain pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

(Peningkatan ketersediaan infrastruktur oleh pemerintahan MaMa)

Kedua, salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu aspek penting yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

Ketiga, infrastruktur adalah mesin yang menggerakan roda perokonomian. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah upaya memperkuat landasan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi. Keduanya memiliki hubungan erat dan saling ketergantungan satu sama lain. Pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga menjadi tekanan bagi infrastruktur. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri, dan kegiatan sosial masyarakat lainnya. Dapat dilihat pula hubungan infrastruktur dengan operational cost sebuah perusahaan, sebagai contoh infrastruktur transportasi. Dengan adanya infrastruktur transportasi yang memadai, biaya logistik perusahaan akan murah. Semakin rendah biaya logistik, semakin mudah suatu perusahaan untuk melakukan expansion dan daya saing perusahaan akan semakin kuat.

Selanjutnya, pada kesempatan itu, Lomban dan Mantiri menyampaikan Indikator Keberhasilan Capaian Program Prioritas Kepemimpinan Pemerintahan MA-MA dalam 2 tahun terakhir.

Indikator Kinerja Bidang Pendidikan.

Kebijakan mengembalikan anak usia sekolah putus sekolah ke sekolah melalui Program MAMA CEPAT (Cerdas, Peduli Anak Tak bersekolah), telah berhasil meningkatkan capaian beberapa indikator yang kami sajikan sebagai berikut:

  1. Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, dalam hal ini usia sekolah pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun, yang diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) mengalami peningkatan sebesar 8,01% dari tahun 2016: 103,08% menjadi 111,09% di tahun 2017 untuk tingkat SD. APK untuk tingkat SMP juga mengalami kenaikan sebesar 3,64% dari tahun 2016: 105,49 menjadi 109,03% pada tahun 2017. Indikator APK ini menunjukan bahwa program MaMa CEPAT berhasil mendorong partisipasi anak usia sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar. APK dimungkinkan lebih dari 100 persen karena ada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tetapi usianya sudah berada di luar kelompok usia yang seharusnya.

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN DASAR KOTA BITUNG

  1. Indikator keberhasilan berikutnya adalah Angka Partispiasi Murni atau APM, yang menunjukan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Kegunaan atau tujuan pengukuran APM adalah untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM tingkat SD naik 1,58% dari tahun 2016 sebesar 95,06% menjadi 96,64% pada tahun 2017. APM tingkat SMP naik 1,30% dari tahun 2016 sebanyak 94,98% menjadi 95,28% pada tahun 2017.

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN DASAR KOTA

Hal ini menandakan bahwa masih ada sekitar 8,76% anak usia sekolah pendidikan dasar SD-SMP yang tidak bersekolah dari total 42.650 jiwa penduduk usia 5-14 tahun. Ini adalah “PR” kita bersama untuk menuntaskannya dengan lebih berupaya lagi menjangkau anak-anak putus sekolah melalui Program MAMA CEPAT.

  1. Pemerintah Kota Bitung telah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBD sesuai dengan amanat konstitusi tentang besaran anggaran pendidikan 20 persen dalam postur APBD dan APBN sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1. Pada tahun 2017, alokasi anggaran pendidikan Kota Bitung sebesar 20,01% dari total belanja APBD Rp 815,87 Milyar. Tahun 2018, alokasi anggaran pendidikan Kota Bitung sebesar 20,11% dari total belanja APBD Rp 966,05 Milyar.

Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kesehatan

Terobosan inovatif di bidang kesehatan adalah gerakan MAMA PERKASA, yaitu singkatan dari MAX-MAURITS PEDULI KESEHATAN MASYARAKAT. Program ini dilakukan melalui kegiatan Klinik Bergerak (mobile clinic). Ada 9 (Sembilan) klinik bergerak yang melakukan pelayanan mulai dari penyuluhan sampai pemeriksaan dan pengobatan. Indikator keberhasilan program ini dapat kami sajikan sebagai berikut:

INDIKATOR KESEHATAN KOTA BITUNG

  1. Angka kematian ibu (AKI) pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas di Kota Bitung pada tahun 2017 adalah 0 (nol) kasus. Turun dari 4 kasus kematian ibu pada tahun 2016 atau 111,67 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator utama derajat kesehatan masyarakat dan ditetapkan sebagai salah satu Millenium Development Goals (MDGs) dari Program Pembangunan PBB. Menurut MDG’s tahun 2015, target untuk AKI yaitu sebesar 102/100.000 Kelahiran Hidup. AKI nol di Kota Bitung tahun 2017 menandakan bahwa kita telah mencapai target PBB dalam hal meminimalisir angka kematian ibu.
  2. Angka kematian bayi baru lahir juga turun 55% dari 11 kasus pada tahun 2016 menjadi 5 kasus pada tahun 2017.
  3. Persentase balita gizi buruk di Kota Bitung dapat ditekan menjadi 0,005 persen dari jumlah populasi. Penemuan kasus gizi buruk di tahun 2017 adalah gizi buruk marasmus (kurus, muka tua, rambut jagung, kulit kusam) yang disertai dengan penyakit broncho pneumoni (batuk). Pasien tersebut tidak terdeteksi sejak dini karena merupakan penduduk dari daerah lain, yang berpindah tempat tinggal dengan status nomaden ke Kota Bitung sehingga belum terdaftar dikarenakan si ibu dari balita tersebut mobilitasnya sangat tinggi, meyulitkan petugas kesehatan untuk menjangkau pasien.
  4. Alokasi anggaran bidang Kesehatan Pemerintah Kota Bitung telah mengikuti ketentuan, yaitu minimal sebesar 10 persen dari total belanja dalam APBD. Tahun 2017, anggaran kesehatan dalam APBD sebesar 16,16% meningkat 3,35% dari tahun 2016 yang hanya sebesar 12,81%. Sedangkan untuk tahun 2018 ini, anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 23,65% dari total belanja APBD Kota Bitung.
  5. Sebagai wujud keberpihakan terhadap masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan maka Pemerintah Kota Bitung terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 telah meluncurkan Program Cakupan Semesta (Universal Health Coverage) JKN-KIS BPJS. Saat ini jumlah masyarakat Kota Bitung yang terlayani dengan JKN sebesar 95,7 Persen, dan sisanya hanya ada 4,3 persen yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Universal health coverage merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau atau dengan kata lain, semua orang dapat menerima pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa harus mengalami kesulitan ekonomi ketika seseorang jatuh sakit. Cakupan semesta mengandung dua elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. UHC menuntut upaya pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Dengan tingkat kepesertaan diatas 95%, artinya Kota Bitung telah melaksanakan cakupan semesta perlindungan kesehatan melalui JKN-KIS. Khusus untuk UHC, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,8 Milyar pada APBD 2018, dan akan ditambahkan lagi Rp 5,34 Milyar menjadi Rp 19,14 Milyar pada APBD Perubahan 2018 nanti.

Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target program prioritas bidang infrastruktur dasar di Kota Bitung, tahun 2017 anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar 23,21% dari total belanja dalam APBD, dan tahun 2018 ini anggaran infrastruktur teralokasi sebesar 25,78% dari total APBD Rp 966,048 Milyar.

Terkait dengan ditetapkannnya Kota Bitung sebagai salah satu daerah strategis nasional, yaitu sebagai titik simpul dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia ke Asia Pasifik, berdasarkan MP3EI dan Cetak Biru Sislognas, saat ini terdapat Tiga Proyek besar yang sementara dilaksanakan di Kota Bitung yaitu International Hub Port (IHP), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Jalan Tol.

  1. IHP

Menurut Laporan Penyusunan Outline Business Case (OBC) Pembangunan Daerah untuk Pelabuhan Internasional Hub Bitung terdapat 5 (lima) kasus/kondisi untuk perkiraan kargo masa depan IHP Bitung, yaitu:

– Pertumbuhan perdagangan yang mendasar (bisnis seperti biasa, tanpa perubahan pola perdagangan);

– Pengembangan KEK Bitung 534Ha;

– Ekspansi KEK Bitung (sampai 2000Ha);

– Bitung sebagai Hub Timur (blueprint SISLOGNAS);

– Bitung sebagai Hub Timur dengan pengecualian cargo container Sulawesi Selatan, Maluku, Papua berdasarkan pertimbangan ekonomi politik dan kepraktisan.

Berdasarkan kelima kasus tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan kelayakan Pelabuhan Hub Internasional Bitung dalam hal skala arus (throughput).

– Pelabuhan Hub Internasional Bitung diperkirakan akan menghasilkan hingga 21,4 juta ton per tahun pada tahun 2050.

– Tahap pertama pengembangan KEK Bitung sampai dengan 534Ha akan menciptakan tambahan throughput untuk Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebanyak 2,4 juta ton per tahun pada tahun 2050, namun perluasan menuju 2000Ha harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan perluasan kapasitas. Ekspansi tersebut akan menghasilkan tambahan arus sebesar 11,9 juta ton per tahun.

– Untuk menetapkan Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional diperlukan kebijakan pemerintah yang tegas agar dapat mengalihkan lalu lintas kapal ke Bitung dan menjadikan Bitung sebagai Hub untuk kawasan Indonesia Timur. Tambahan arus yang didapati karena pengalihan ini berkisar 21,1 hingga 45,9 juta ton per tahun pada tahun 2050.

– Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi skenario Hub bagian Timur. Sebagai contoh, tidak layak secara ekonomis untuk memaksakan beberapa jenis komoditi massal untuk dikirim melalui Bitung dan bukan pelabuhan terdekat.

Rencana pengembangan yang ada:

– Pelabuhan Bitung (perdagangan kontainer)

– KEK Bitung (perdagangan non-kontainer – ditambah overflow kontainer dari Pelabuhan Bitung jangka panjang)

– Pulau Lembeh (pilihan terminal transshipment)

Saat ini, pengembangan Pelabuhan Bitung menjadi International Hub Port terus mengalami progress yang baik, utamanya aktifitas penambahan Panjang dermaga Terminal Peti Kemas Bitung yang terus dikerjakan agar dapat menampung kapal kargo yang berukuran panjang.

Khusus untuk pengembangan Terminal Peti Kemas, saat ini sedang dikerjakan penambahan dermaga sepanjang 131m dan lapangan tumpuk seluas 5 hektar. Jika selesai nantinya dermaga Terminal Peti Kemas Bitung akan memiliki total panjang 682m dari kondisi saat ini 551m dengan luas lapangan tumpuk mencapai 10 hektar. Dengan tambahan panjang dermaga dan luas lapangan tersebut, TPB akan memiliki kapasitas atau daya tampung 600.000 teus per tahun, dari sebelumnya 300.000 teus per tahun; 4 kapal bisa sandar-bongkar bersamaan dari sebelumnya hanya 3 kapal; dan dwelling time diharapkan dapat menjadi hanya 2 hari, dari sebelumnya lebih dari 3 hari.

Dampak/manfaat pengembangan IHP:

– Proyek IHP dapat memberikan manfaat bersih positif bagi masyarakat. Stimulus ekonomi pengembangan pelabuhan akan memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Misalnya, pengembangan Port yang diharapkan akan merangsang pertumbuhan produksi di industri perikanan dan akuakultur, yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan pembuatan produk makanan.

– Hasil CBA (Cost Benefit Analysis) menunjukkan bahwa pengembangan proyek dapat memberikan manfaat ekonomi bersih yang signifikan. Stimulus ekonomi pengembangan pelabuhan dapat memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Misalnya, di mana diperkirakan akan ada peningkatan KEK yang signifikan, diharapkan perkembangan Pelabuhan akan merangsang pertumbuhan ekonomi regional.

  1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Berdasarkan Matriks Kemajuan Rencana Aksi KEK Bitung, Pemerintah Kota Bitung telah berhasil memenuhi persyaratan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, antara lain:

– Aspek kelembagaan: telah terbentuknya Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator dan Badan Usaha Pengelola. Pelimpahan kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan Provinsi juga sudah ada. Sedangkan kewenangan yang berada pada pemerintah pusat masih menunggu proses pelimpahan kewenangan dari BKPM dan Kemendag.

– Aspek infrastruktur: Pembebasan lahan sudah selesai, dan saat ini telah terbangun Kantor Administrator dan Pintu Gerbang Kawasan. Untuk infrastruktur kawasan seperti jalan, instalasi dan jaringan air bersi, kapasitas dan jaringan listrik, sistem air limbah, jaringan telekomunikasi, fasilitas keamanan, serta pengelolaan sampah sedang dalam proses pembangunan. Untuk infrastruktur wilayah, seperti jalan tol, listrik, air, dan TPA juga sedang dalam pembangunan.

– Aspek Investor: telah ada 19 Investor yang bersedia melakukan investasi di Kawasan. Pemerintah Kota sedang berupaya untuk sesegera mungkin dapat mengeluarkan Perda tentang insentif pajak dan retribusi daerah sebagai stimulus fiskal bagi para investor.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan perizinan terkait percepatan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus, hari ini, kita telah meresmikan dan me-launching MAL PELAYANAN PUBLIK di Kantor Administrator KEK, yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan pada satu tempat, agar terwujud pelayanan yang prima, efektif, dan efisien.

  1. Jalan Tol

Overview Progress pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung per 27 Maret 2018 adalah 17,71% dari total panjang 25 kilometer yang melintasi Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Pembangunan Jalan Tol yang masuk Wilayah Kota Bitung yaitu dimulai dari kilometer 24,8 sampai kilometer 39,775, dengan total panjang ± 15 Km, yaitu dimulai dari Kelurahan Sagerat sampai Pateten. Pembebasan lahan saat ini untuk Kabupaten Minahasa Utara sudah mencapai 96,66%. Jika termasuk pembebasan simpang susun Kauditan maka total pembebasan lahan di Kabupaten Minut mencapai 76,21%. Sementara pembebasan lahan saat ini untuk wilayah Kota Bitung sudah mencapai 48,35%. Jika termasuk simpang susun Danowudu, maka pembebasan lahan mencapai 38,77%. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pembebasan lahan yang mulai dikerjakan, yaitu dari Kelurahan Sagerat sampai Sagerat Weru, kemudian Kelurahan Paceda sampai Madidir Ure.

Kebutuhan Infrastruktur Transportasi Darat lainnya terkait pembangunan IHP dan KEK:

– Perlu disiapkan rencana induk Infrastruktur Fisik dan Non Fisik yang mantap untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri. (konektivitas jalan dan kereta api dari dan ke daerah sekitar)

– Peningkatan jalan arteri dan jalan kolektor

– Pembangunan jalan layang penghubung antara Pelabuhan Bitung ke Pelabuhan di KEK Bitung, Tanjung Merah.

– Mempercepat pelaksanaan proyek kereta api Manado Bitung di bawah Kementerian Perhubungan dengan menyelesaikan masalah pembebasan lahan di sepanjang koridor;

– Menyiapkan studi komprehensif untuk sambungan perkeretaapian dari kawasan industri KEK Bitung, Pelabuhan Pelindo IV di KEK Bitung dan pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung;

– Pengembangan jaringan rel antar kota, terutama pada jalur prioritas tinggi termasuk Kema- Belang-Tutuyan-Molibagu-Gorontalo untuk terhubung dengan desain jaringan kereta api Manado-Bitung.

Kondisi jalan umum

Pada dua tahun terakhir kondisi jalan yang ada di Kota Bitung, baik itu jalan Nasional, Provinsi maupun jalan Kota tetap terjaga.

Pada tahun 2017 tidak ada penambahan panjang jalan di Kota Bitung dari tahun 2016, baik jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kota, dengan total panjang 478,444 Km. Panjang Jalan Nasional adalah 33,15 Km atau 6,93% dari total panjang jalan yang ada. Jalan Provinsi sepanjang 17,15 Km atau 3,58% dari total panjang jalan yang ada, dan Jalan Kota 428,144 Km atau 89,49% dari total panjang jalan di Kota Bitung. Secara keseluruhan, saat ini semua jalan dalam kondisi mantap.

Taman Pemakaman Umum

Pembangunan Infrastruktur lainnya yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat adalah Penyediaan Lahan Pekuburan yang diberi nama Mother Love Memorial Monument (MLMM). Saat ini Pemerintah Kota Bitung telah menyediakan 2 (dua) TPU, yakni, TPU Pinokalan dengan luas ± 10 hektar, rencana akan diperluas menjadi 20 hektar, untuk masyarakat di wilayah Matuari, Girian, Ranowulu, dan TPU Pinangunian dengan luas ±8 hektar, rencana akan diperluas menjadi 15 hektar, untuk wilayah Madidir, Maesa, Aertembaga. Ini juga merupakan pemenuhan janji politik kami kepada seluruh rakyat Kota Bitung pada saat kampanye Pilkada 2015 yang lalu.

Program lainnya

Disamping Tiga Prioritas Pembangunan tersebut, aspek Kemasyarakatan dan Keagamaan juga mendapat perhatian Pemerintah Kota Bitung. Untuk kemasyarakatan dan Keamanan telah dilakukan Patroli Bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja bersama Aparat Keamanan yang melibatkan TNI dan Polri. Kemudian untuk bidang keagamaan diberikan insentif untuk hamba-hamba Tuhan.

Survey Kepuasan Masyarakat

Atas capaian kinerja masing-masing Prioritas Utama, telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat, untuk mengonfirmasi indikator keberhasilan yang telah kami sajikan tadi. Badan Perencanaan Daerah bekerjasama Badan Pusat Statistik melakukan survey terhadap ketiga Prioritas Utama Pembangunan Daerah tahun 2017.

Hasil survei menunjukkan Indeks Kepuasan terhadap dua Prioritas yaitu Pendidikan dan Kesehatan SANGAT BAIK, sedangkan Indeks Kepuasan terhadap program pembangunan Infrastruktur adalah BAIK. Artinya, Prioritas Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah dan Masyarakat.

Prioritas Tahun 2018

Pada tahun 2018 yang sedang berjalan ini, dari tiga Prioritas Utama tadi yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya di tambah lagi sehingga menjadi lima prioritas yaitu:

  1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur
  2. Pendidikan
  3. Kesehatan
  4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, dan
  5. Penanggulangan Kemiskinan

Dari lima Prioritas ini diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan dan kebutuhan masyarakat Kota Bitung, sekaligus sebagai akselerator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk meng-cover seluruh prioritas tersebut, rincian APBD Kota Bitung tahun 2018 terdiri dari: PENDAPATAN sebesar Rp 958,048 Milyar dan BELANJA sebesar Rp 966,048 Milyar.

Selain capaian dari tiga Prioritas Pembangunan di atas maka dapat dilihat juga beberapa indikator pembangunan Kota Bitung yang dapat menggambarkan kemajuan dan perkembangan Kota Bitung selang dua tahun Pemerintahan MAMA. Indikator dimaksud antara lain:

Indikator makro ekonomi

Perekonomian Kota Bitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang sangat baik dengan angka pertumbuhan di atas 6%, namun pada tahun 2014 mulai melambat, dan puncaknya pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Bitung sangat terpuruk dimana terjadi penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Bitung mengalami penurunan sebesar 2,83% dari 6,39% pada tahun 2014 menjadi 3,56%. Hal tersebut didorong oleh melambatnya pertumbuhan sub sektor perikanan akibat kebijakan moratorium perizinan penangkapan dan larangan transshipment yang diberlakukan otoritas perikanan (KKP) sejak triwulan IV tahun 2014. Kontribusi lapangan usaha sub kategori perikanan terhadap PDRB tahun 2015 adalah 18,19%, lebih kecil dibandingkan tahun 2014 yakni sebesar 18,60%, tetapi merupakan kontributor terbesar pada kategori pertanian, kehutanan, perikanan. Laju pertumbuhan nilai tambahnya minus 5,33%, sehingga laju pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, perikanan menjadi -3,91% yang membentuk sumber pertumbuhan negatif yakni minus 0,69% terhadap total pertumbuhan.

Atas kondisi tersebut, kami berupaya untuk melakukan terobosan melalui inovasi bidang lain selain perikanan, yaitu, menggagas Program Bitung-Bahari-Berseri (B3) dengan pengembangan panca pesona (5P) yang meliputi Pesona Bahari, Pesona Flora, Pesona Fauna, Pesona Industri serta Pesona Sejarah-Budaya-Religi. Arah dan sasaran kebijakan program tersebut yaitu pencapaian tujuan pengembangan pariwisata di Kota Bitung sebagaimana amanat UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan antara lain upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Secara khusus program B3-5P ini merupakan peluang pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat (Community Based Tourism. Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa sektor ini bisa menjadi solusi jangka pendek ditengah lesunya sektor perikanan yang merupakan sektor unggulan Kota Bitung beberapa tahun terakhir ini. Untuk itulah, diharapkan pengembangan pariwisata adalah jawabannya, disamping upaya untuk mendorong pemerintah pusat agar memformulasikan kembali kebijakan perikanan yang lebih alokatif dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan stakeholder di Kota Bitung. Sektor pariwisata sendiri dianggap lebih cepat sekaligus lebih mudah dan murah untuk dikembangkan karena melibatkan pihak swasta, menyerap banyak tenaga kerja serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Gagasan B3 dan upaya mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita mulai tahun 2016 kembali menyentuh level 5,19%, semakin naik pada 2017 mencapai 6,00%, dan diproyeksikan pada tahun 2018 ini kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,70%. Jika tercapai, akan menjadi angka pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Bitung dalam 1 windu terakhir.

Mengapa angka pertumbuhan ekonomi menjadi penting bagi kita?

Dengan bonus demografi penduduk yakni jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun yang mencapai 73,85% dari total populasi Kota Bitung atau sekitar 190 ribu jiwa, kita butuh pertumbuhan ekonomi di atas 6% agar dapat menyerap tenaga kerja penduduk usia produktif.

IPM, AHH, Pengangguran, Kemiskinan

Selain indikator makro ekonomi, keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Bitung terus mengalami peningkatan yaitu dari 71,64 di tahun 2015 meningkat menjadi 72,43 di tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 72,91. Hal ini menunjukan bahwa sumber daya manusia Kota Bitung terus mengalami peningkatan. IPM tersebut juga ditunjang dengan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Bitung yang diatas 70 tahun. Pada 2016, rata-rata harapan hidup penduduk Kota Bitung berada di angka 70,50 tahun, sedangkan pada 2017 meningkat menjadi 70,54 tahun.

Untuk Pengangguran Kota Bitung dari tahun 2015 sebesar 11,87 persen turun menjadi 9,85 persen di tahun 2016, dan untuk tahun 2017 diperkirakan turun menjadi 9,60 persen. Hal ini menandakan bahwa kebijakan untuk menanggulangi masalah pengangguran berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit tantangan yang sering dihadapi oleh para pekerja yang lebih disebabkan karena kebijakan pihak perusahaan, namun upaya Pemerintah Kota Bitung terus berusaha memediasi setiap persoalan ketenagakerjaan yang ada.

Untuk persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sebesar 6,87 persen turun menjadi 6,57 persen di tahun 2016, dan pada tahun 2017 diperkirakan turun lagi menjadi 6,49.

Adapun keberhasilan yang telah dicapai selama dua tahun terakhir kepemimpinan MAMA yaitu:

  1. Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke-7 kalinya atas laporan keuangan pemerintah daerah,
  2. Terbaik pertama dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik se-provinsi sulawesi utara,
  3. Penghargaan Adipura yang ke-12 (11 diantaranya berturut-turut),
  4. Penghargaan Kota Sehat kategori tertinggi yaitu Anugerah Swastishaba Wistara yang ke-6 kalinya secara berturut-turut,
  5. Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
  6. Penghargaan Indonesia’s Attractive Awards 2017 Kategori Kota Potensial
  7. Penghargaan Kota Layak Anak Pratama, Kota Bitung merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang dianugerahi predikat Kota Layak Anak
  8. Penghargaan Prakarti Utama 1 Tingkat Nasional sebagai Pelaksana Terbaik Pelaksanaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) Test Kategori Kota tahun 2017
  9. Juara IV Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017 Se-Provinsi Sulawesi Utara. Target kita LPPD tahun 2018 dapat meraih peringkat pertama.
  10. Penghargaan bagi Walikota Bitung sebagai satu dari 21 Kepala Daerah Inspirator Pembangunan Daerah versi Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan RI
  11. Penghargaan dari BPJS sebagai Pemerintah Daerah yang telah menjamin rakyatnya sehat dan sejahtera melalui integrasi Jamkesda dalam Program JKN-KIS.(***/hry)
IKLAN Sukseskan Manado Fiesta 2020