MANADO-Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sulut, pada Sabtu (27/4/2019) , mendapat penolakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Badan Bantuan Hukum & Advokasi PDIP Sulut saat jumpa pers
Pernyataan resmi disampaikan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sulut, Denny Kaunang SH, Jelly Dondokambey SH, Jemmy Mokolengsang SH.
Kepada wartawan, Kaunang dan Dondokambey membeberkan alasan PDIP menolak dilakukannya PSU. Yakni PDIP Sulut menaggapi surat dari KPU Sulut No 172/PL.02.6-SD/71/Prov/IV/2019,tanggal 24 April 2019 terkait PSU.
“Kami menerima surat dari KPU tidak secara langsung tetapi hanya melalui media sosial (Grup WA dalam pemilu 2019),yang ditujukan kepada LO Partai pada hari Kamis 25 April sekira pukul 18.53 Wita,” ungkap Kaunang.
Lanjut Kaunang setelah membaca dan mempelajari isi surat, dengan tegas PDIP menolak digelarnya PSU serentak yang akan dilaksanakan di 53 TPS di 12 kabupaten/kota yang ada di Sulut pada besok hari.
” Menjadi alasan kami menolak pelaksanaan PSU di 12 kabupaten/kota tersebut adalah bahwa dasar penetapan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Sulut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota serta Panwas Kabupaten,” ungkap Dondokambey.
Diakui kedua pengacara ini, bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS sudah ada penyelenggara pemilu yaitu KPPS, Pengawas TPS dan PPL.
” Saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara harus menolak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 60 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” ungkap Kaunang dan Dondokambey di kantor DPD PDIP Sulut.
Keduanya menegaskan juga saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung seharusnya Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan pasal 115 UU No 7 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum.
“Sangat ironis, semua TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu, seharusnya Pengawas TPS/PPL sudah harus keberatan dan menyelesaikan masalah pemilihan TMS di saat masih dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Hal ini merusak dan membahayakan proses demokratisasi di Sulut, “terang Kaunang, sambil menyatakan surat penolakan ini telah disampaikan ke KPU Sulut dan Bawaslu Sulut. (27)
