RATAHAN – Menindaklanjuti penegasan Sekda Mitra, David Lalandos pada saat launching vaksinasi tahap tiga dengan menggunakan vaksin Booster belum lama ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Arnold Mokosolang pun langsung mewarning para perangkat pemerintah desa se-Mitra, yakni para Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD sampai Kepala Jaga.
Alasan Mokosolang, ini program pemerintah pusat hingga daerah terkait percepatan program vaksinasi kepada warga masyarakat yang telah didahului seluruh pejabat jajaran Pemkab Mitra untuk mencegah penularan covid varian baru, Omnicorn.
“Sebagai aparatur kita harus memberikan contoh bagi masyarakat dan kita menjadi yang terdepan yakni, kesiapan seluruh Hukum Tua, Perangkat Desa, dan BPD sampai kepada kepala jaga, itu sendiri untuk siap mendapat vaksinasi tahap ke tiga ini,” tegasnya.
Menurutnya, jika ada Hukum Tua, perangkat desa dan BPD yang tidak mengikuti program ini, atau tidak menghiraukan dan tidak mau divaksin tahap tiga ini ada sanksi menanti.
“Aparat pemerintah adalah pemberi contoh kepada warga masyarakat. Vaksin itu penting,” terangnya.
Dia menjelaskan, kendala dalam program vaksinasi sudah diketahui, hanya pada hasil pemeriksaan kesehatan bagi yang memiliki penyakit penyerta, atau belum layak untuk divaksin yang dilampirkan surat keterangan dokter.
Mokosolang berharap seluruh Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, agar selalu terus menyampaikan kepada seluruh masyarakat di desa dan terus mengenjot program vaksinasi Booster ini dengan melihat target disetiap desa dalam rangka menetapkan sasaran dan raport capaian persentasi masing-masing desa.
“Sekali lagi kerja sama seluruh Hukum Tua, Perangkat desa, BPD untuk selalu memberi edukasi bagi masyarakat pentingnya vakasinasi untuk memutus mata rantai covid-19 dengan suasana maraknya varian baru, Omnicorn,” tutup Mokosolang. [MLM]
