MANADO – Bawaslu Sulut mengaku punya keterbatasan dalam menciptkan pesta pemilu yang bersih dan bermartabat menghadapi Pilkada 6 daerah di Sulut tahun ini serta Pesta Pemilu Legislatif 2019 mendatang.
Salah satu dilakukan Bawaslu menggelitik komponen masyarakat dan sejumlah elemen untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pilkada yang berintegrasi itu, ada 5 poin yang dituangkan Bawaslu dalam deklarasi di Swissbel Hotel bertema Rabu (14/2/2018) bertema ‘Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA Pilkada 2018 Berintegritas ‘:
- Mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dari praktik politik uang dan politisasi SARA, karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada.
- Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan Visi, Misi dan Program Kerja, bukan karena politik uang dan SARA.
- Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA.
- Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktifitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.
“Melalui deklarasi ini kita akan menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU, Partai Politik, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Vertikal dan Horisontal dan seluruh komponen rakyat Sulut berkomitmen mewujudkan pilkada yang demokratis, berintegritas dan bermartabat, tentunya dengan tidak berpolitik uang dan politisasi SARA,” kata Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda. ***
Penulis: antoreppy
