MANADO-Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di Sulawesi Utara mendapat perhatian serius oleh DPRD Sulut dalam hal ini Ketua Komisi II Cindy Wurangian.
Ini dibuktikan ketika pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, terkait R-APBD 2022, Wurangian menyoroti kinerja Biro Perekonomian yang terkesan slow respon dalam menanggapi antrian solar yang terlihat di setiap SPBU di Sulut.
“Kepala Biro Perekonomian tidak ada respon. Saya bertanya pada Pak Asisten dimana rumahnya. Karena mau kirim bunga, jangan-jangan sudah almarhum,” ucap Wurangian di hadapan Sekretaris Provinsi.
“Nanti setelah disampaikan Pak Asisten baru dijawab WA saya dari pekan lalu,” ungkap srikandi dari Fraksi Golkar ini.
Lanjut Anggota DPRD Sulut tiga periode ini, masyarakat menunggu kelangsungan langkah apa yang sudah diambil Pemprov dalam mengatasi antrian solar cukup panjang di SPBU.
“Hal seperti ini yang perlu diinformasikan pada Sekprov. Kami minta informasi, bukan minta uang. Padahal ini untuk memberikan informasi ke masyarakat, jikalau ada langkah yang diambil gubernur setelah RDP,” ujarnya.
Ditegaskan Wurangian, masyarakat perlu tahu. Sebab, jika tak diinformasikan, masyarakat akan menganggap DPRD hanya tidur.
“Mereka tidak mau tahu kita rapat dari pagi sampai pagi lagi. Pada kenyataan antrian di SPBU makin panjang. Setelah RDP waktu lalu, ada dua minggu jeda. Tapi setelah itu jadi seperti sebelumnya antriannya panjang sekali,”tambahnya.
Menanggapi antrian solar, Sekprov Gamy Kawatu menyatakan, Gubernur Sudah koordinasikan dengan Hiswana Migas pada Jumat pekan lalu.
“Sudah ada surat resmi gubernur pada pertamina untuk meminta 14 SPBU yang memiliki izin solar, kuotanya ditambah. Kita berharap respon dari pertamina sudah ada. Kita juga akan berkoordinasi dengan Biro Ekonomi dan Dinas ESDM. Semoga respon dari pusat sudah kita dapatkan,” jelas Sekprov Gammy Kawatu. (mom)
