SANGIHE – Nasib puluhan ASN dan pejabat eselon III dan IV yang dimutasi ke jabatan tertentu, baik yang mendapat jabatan promosi, demosi dan non-job, sungguh memprihatinkan. Yang lebih memiriskan lagi bagi para pejabat demosi dan non-job, yang hingga saat ini, belum mengantongi SK Mutasi, mereka tampak mengalami syndrom bimbang, karena untuk mengecek gaji maupun tunjangan kinerja, mereka harus bolak-balik ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), untuk mempertanyakan SK Mutasi, yang akan dijadikan dasar penerimaan gaji, tunjangan kinerja serta masalah Absensi. “Semenjak kami dimutasi tanggal 4 Juli lalu, hingga saat ini, belum menerima SK. Bagi kami yang non-job, entah diperbantukan dimana. Kami tidak tahu, karena pada saat pelantikan, tidak diberi undangan,” ujar sejumlah pejabat demosi dan non-job, saat berbincang-bincang dengan media ini, Senin (16/07/2018), seraya meminta agar identitas mereka tidak dipublish.
Sementara itu, Sekertaris Daerah, Edwin Roring, ketika dikonfirmasi media ini, terkait SK Mutasi tersebut, tampak kaget. Ia bahkan langsung menghubungi Kepala BKDD, untuk menanyakan perihal SK mutasi yang belum diserahkan itu. Dalam percakapannya dengan Kaban BKDD, Roring berkali-kali meminta agar hal tersebut segera dituntaskan. “Ini menyangkut gaji serta status mereka. Saya minta saudara Kaban BKDD segera membereskannya,” ujar Roring sembari menutup percakapannya dengan Kaban BKDD.
Dia kemudian, menyampaikan kepada media ini, bahwa menurut Kaban BKDD, SK Mutasi secara kolektif sudah diserahkan ke Dinas Keuangan, tapi SK tertulisnya akan diserahkan dalam satu dua hari kedepan.(nal)
