DPRD SULUT melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur Olly Dondokambey terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2022 dan penyampaian/penjelasan gubernur terhadap Ranperda prakarsa gubernur tentang penyertaan modal kepada PT Jamkrida Sulut sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap 2 (dua) buah ranperda tersebut serta tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
Paripurna ini digelar pada Senin (3/7/2023) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok serta dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandouw dan pejabat Pemprov Sulut.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen saat memimpin Rapat Paripurna menyatakan, buah dari komitmen dan kepedulian pemimpin daerah kita pada kemajuan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terus kita rasakan serta terus mendapat perhatian dan apresiasi dari pemerintah pusat. Beberapa kali menerima penghargaan dalam hal perlindungan sosial kepada para tenaga kerja daerah, kali ini gubernur kita tercinta bapak Olly Dondokambey meraih penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2023 berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia, yang mana penghargaan ini kembali diberikan setelah terakhir diterima pada tahun 2019.
Penghargaan ini diterima karena gubernur sulawesi utara berhasil melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan di sulawesi utara dalam kategori ’zero accident award’, sistem Manajemen K3 Award, penghargaan pencegahan dan penanggulangan covid-19 di tempat kerja, dan penghargaan pencegahan dan penanggulangan hiv-aids di tempat kerja.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, pada kamis, 22 juni 2023 lalu, di The Tribata Darmawangsa jakarta.
“Untuk itu, atas nama pimpinan dan anggota Dewan Provinsi Sulut turut mengapresiasi kinerja tulus dari pemimpin daerah kita tercinta atas komitmennya ini, sehingga selalu meraih berbagai penghargaan dan apresiasi dari pemerintah pusat,”kata Silangen saat memimpin rapat, sambil mengucapkan selamat hari Bhayangkara ke-77, Polri Presisi untuk negeri, pemilu damai menuju indonesia emas.
Atas dua Ramperda tersebut, dalam Paripurna ini lima Fraksi secara bergantian menyampaikan pemandangan umumnya. Untuk Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh anggota dewan Farry Liwe, Nasdem oleh Nick A Lomban, Golkar oleh Meyke Lavarence, Demokrat Billy Lombok, Nyiur Melambai oleh Herol V Kaawoan.
Pada intinya, kelima fraksi ini setujuh kedua Ranperda tersebut dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Gubernur dalam penyampaian dua ranperda dibacakan oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas pelaksanaan Rapat Paripurna ini.
Selanjutnya, pada kesempatan berbahagia ini, ada dua hal yang menjadi topik inti dalam rapat paripurna DPRD yang kita laksanakan bersama. Pertama, terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022; dan yang kedua adalah Ranperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida Sulawesi Utara.
“Untuk itu ijinkan Saya untuk menjelaskannya secara ringkas dari sudut pandang Pemerintah Daerah demi keberlanjutan dan paripurnanya seluruh agenda pembahasan dari kedua Ranperda ini yang sudah melalui beberapa tahapan proses tentunya,” jelas Wagub.
Selaku Gubernur Sulawesi Utara, sekaligus penanggungjawab atas keberlangsungan dan keberlanjutan roda Pemerintahan daerah ini, kami menyadari betapa pentingnya aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam melaporkan penggunaan dana publik kepada seluruh stakeholders, khususnya yang telah dilaksanakan Pemprov Sulut pada anggaran APBD 2022.
“Untuk itu, Saya dengan bangga ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kami telah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ungkap Wagub saat paripurna tersebut.
Melalui APBD tahun 2022, kami telah mengalokasikan dana untuk berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya, serta memberikan perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Perlu diketahui bersama, Pendapatan Daerah T.A. 2022 terealisasi sebesar Rp.3.726.578.804.936. (Tiga Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), atau 95,65% dari anggaran Rp. 3.896.225.159.207 (Tiga Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah). Sedangkan untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp. 3.858.758.102.783. 92,59% dari anggaran Rp.4.167.727.804.692. (Empat Triliun Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
Tentunya, berbagai program dan proyek yang dijalankan dengan dana APBD tahun 2022 telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulawesi Utara. Dalam kurun waktu tersebut, kami berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, kami juga telah melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran demi memastikan akuntabilitas yang tinggi. Peran dan kontribusi DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2022 adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Melalui berbagai masukan dan saran bernilai konstruktif yang diberikan oleh DPRD, sangat berarti bagi kami dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Sehingga, pada tahun ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang kesembilan kalinya, secara berturut-turut.
Saya ingin menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan menjaga transparansi dalam pengelolaan dana publik. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, khususnya melalui kesempatan ini terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 untuk segera dirampungkan dan ditetapkan bersama.
Terkait Ranperda Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida Sulut, tentunya hal ini menjadi sebuah pembahasan yang cukup alot untuk dibahas dan ditetapkan, karena setiap butir regulasi peraturannya harus dipersiapkan secara matang dan detail, jangan ada yang saling merugikan, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan, PT. Jamkrida Sulut mampu menjawab sinergitas dan amanah yang diberikan Pemerintah Provinsi untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Dapat dijelaskan juga, dalam penyertaan modal kepada PT. Jamkrida Sulut merupakan langkah yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor keuangan di wilayah kita. Dalam rangka meningkatkan peran PT. Jamkrida Sulut sebagai lembaga penjaminan kredit yang handal dan berkompeten, kami berencana untuk menyuntikkan modal ke dalam perusahaan ini.
Oleh karena itu, PT. Jamkrida Sulut memiliki peran krusial dalam memberikan jaminan kredit dan memfasilitasi akses keuangan bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang.
Dengan melakukan penyertaan modal ke PT. Jamkrida Sulut, kami berharap perusahaan ini dapat lebih memperluas cakupan layanannya, meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan jaminan kredit, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha di Sulawesi Utara. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memberikan stimulus positif bagi iklim investasi di daerah kita, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kami akan memastikan bahwa PT. Jamkrida Sulut dikelola secara profesional dan efisien, serta memberikan laporan berkala kepada pihak terkait, termasuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara, mengenai perkembangan dan hasil dari penyertaan modal ini,” papar Wakil Gubernur Steven Kandouw. (adv/mom)
