MANADO-Komisi I DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Sulut serta Pemerintah Provinsi, Senin (18/12/2022).
Foto : perwakilan KPU, Bawaslu, Pempro foto bersama Komisi I DPRD Sulut.
RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Raski Mokodompit didampingi Sekretaris Hendry Walukow dan anggota komisi Hilman F Idrus, sementara dari KPU dihadiri Kenly Puluan, Bawaslu Ardiles Mewoh, Pemprov Kepala Badan Keuangan dan Aser Dearah Clay Dondokambey.
Rapat ini diakui Raski Mokodompit untuk melakukan koordinasi kesiapan anggaran untuk Pemilihan Kepala Saerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aser Dearah Clay Dondokambey dalam pertemuan tersebut menjelaskan, alokasi anggaran Pemilihan Kepala Dearah tahun 2024 sebesar RP125 Miliar.
Alokasi anggaran ini diperuntukan bagi KPU Rp.82 M,500 Juta, sedangkan Bawaslu Rp.42 M, 500 Juta.
“Penandatanganan NPHD ini dilakukan pada senin 11 Desember 2023. Untuk anggaran KPU Rp 82 M ,500 juta dialokasikan pada APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 2 M, sisanya dianggarkan di APBD 2024, sedangkan Bawaslu RP. 42 M, 500 juta dialokasikan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 1 M 250 Juta sisanya pada APBD Induk,”ungkap Cley Dondokambey.
Sementara itu Ketua KPU Kenly Poluan dalam rapat tersebut menjelaskan, NPHD yang ditandatangi ini hanya kurang lebih 37 persen dari total angggaran Pilkada tahun 2020 senilai Rp.220 Miliar.
Sedangkan Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh menjelaskan, anggaran yang diterima Bawaslu akan dipergunakan sebaik mungkin untuk pelaksanaan Pilkada 2024.
“Pemprov menambahkan salah satu clausul jika terjadi kekurangan maka pemprov akan menambahkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, ini komitmen pemerintah yang menghasilkan kesepakatan,” papar Mewoh.
Dari penjelasan pihak Pemprov, KPU dan Bawaslu, Ketua Komisi I Raski Momodompit mengingatkan KPU maupun Bawaslu dapat bekerja secara maksimal untuk suksesnya Pilkada 2024. (mom)
