Minta TAPD Beberkan Anggaran Bansos, Henry Walukow : APBD 2023 Harus Pro Rakyat.

MANADO-Di hari ketiga pembahasan RAPBD 2023, Ketua Fraksi Demokrat Henry Walokow (HW) mempertanyakan berapa persen gambaran APBD 2023 yang pro rakyat.

Henry Walukow

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Komisi I saat rapat Banggar dan TAPD Pemprov Sulut yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Fransiscus A Silangen, Senin (7/11/2023).

Walukow menyatakan, sudah beberapa hari pembahasan ada pertanyaan dan jawaban. Namun sudah masuk di tahapan akhir belum melihat out pun dari pembahasan ini.

“Kalau hanya sekedar tanya jawab, itu dialog bukan pembahasan,” tegas Walukow.

Lanjut Walukow, wakil rakyat dipertanggungjawabjan oleh masyarakat. Misalnya, menyangkut progres kerakyatan yang telah disampaikan dalam rapat sebelumnya.

“Misalnya, pos-pos bantuan sosial. Saya belum dapatkan gambaran APBD 2023 pro rakyat atau tidak. Bantuan sosial untuk kelompok, untuk perorangan, rumah ibadah. Kalau perlu kita buka di sini secara terang benderang. Supaya diketahui publik apakah anggaran 2023 pro rakyat atau tidak,” ucap Walukow.

“Jawaban Sekprov beberapa waktu lalu nanti saat keluar DPA. kalau tunggu DPA berarti anggaran sudah diketuk dan proses politik di DPRD sudah selesai,”tambahnya.

“Kalau tak dianggarkan siapa mau tanggung jawab. Saya atas nama Fraksi Demokrat ingin tahu dengan benar berapa persen dari APBD 2023 yang betul-betul bantuannya mengena pada masyarakat,”ungkap Walukow, Sambil menyatakan, jangan nanti sudah ditata saja, ini bisa dipangkas. Apalagi tunggu DPA.

“Jangan SKPD sibuk urus dapur sendiri. Sebab yang ditagih ketika reses adalah kita semua. Bukan SKPD,” ujarnya.

Sekprov Praseno Hadi memberi penjelasan terkait apa yang disampaikan Walukow. Menurutnya, proses pengimputan anggaran untuk masyarakat itu diinput dari pokir DPRD secara keseluruhan.

“Ada 300 pokir yang dimasukan dalam APBD. Itu jadi salah satu komitmen APBD pada masyarakat,” papar Praseno Hadi. (mom)