MANADO-Kembali anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP) menggelar diskusi yang melibatkan para mantan birokrat, akademisi, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Dengan tujuan untuk mengumpulkan masukan dalam memperkuat gagasan dalam proses penantian penetapan APBD 2020.
Kegiatan dilaksanakan di ruangan rapat Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, senin kemarin.
Kepada wartawan, MJP menjelaskan diskusi ini dibuat sebagai bentuk pertanggung-jawaban ke publik.
Diskusi yang dilaksanakan MJP ini melibatkan mantan birokrat, akademisi, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda guna memberikan sumbangsih pemikiran yang konstruktif untuk kemajuan Daerah.
MJP menegaskan, APBD 2020 harus pro rakyat dan harus melibatkan partisipasif publik karena itu adalah bagian dari tugas kita.
“Sebagai wakil rakyat yang dipercayakan duduk sebagai anggota DPRD Sulut fungsinya adalah mengawasi kebijakan tapi juga anggaran yang akan digunakan di tahun anggaran 2020,” ucap MJP, sembari menyatakan, tidak ada maksud lebih untuk mengorogoti badan anggaran dan lain sebagainya.
“Komitmen kami bersama agar APBD harus pro rakyat dengan mengedepankan asas manfaat, transparan, efisien, efektif, partisipatif dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat Sulut,” tutup Ketua PSI Sulut. (mom)
