MANADO – Setelah menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD2017 dari Wali Kota Manado dalam rapat Paripurna, pihak DPRD Manado melalui Panitia Khusus (Pansus) langsung action.
Pembahasan dikebut selama dua hari sejak Senin (23/4/2018) melalui Pansus LPKJ dipimpin Benny Parasan.
Sebelumnya dilakukan pembahasan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perkim Kota Manado. Selasa (24/4/2018) pembahasanan dilanjutkan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Manado.
Lembar demi lembar laporan LKPJ 2017 dari 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipeletoti habis-habisan oleh Pansus DPRD Manado.
Pansus sempat geram saat pembahasan laporan Dinas Sosial. Pasalnya, ada konsep yang berbeda dengan dokumen yang terisi pada buka LKPJ Wali Kota.
Markho Tampi, salah satu anggota Pansus sempat mencurigai dana sebesar Rp6 ratusan juta yang dialokasikan lewat dana tanggap darurat, tidak mampu dijelaskan Kepala Dinas Sosial, Sammy Kaawoan.
”Kepala Dinas harusnya tahu penggunaan dana Rp6 ratusan juta untuk dana tanggap darurat,” tegas Tampi disela-sela pambahasan.
Akibatnya, Pansus LKPJ harus turun lapangan didampingi pihak Dinas Sosial mengecek kebenaran penggunaan anggaran tersebut pada Rabu (25/04/2018).
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Manado, Ketua Pansus Benny Parasan, meminta membahas progeram serta kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2017.
Parasan juga meminta agar isi LKPJ sesuai dengan kegiatan yang dilaksankan sehingga lebih mempermudah pembahasan.
Kadis Pendidikan, Deasy Lumowa menjawab semua pertanyaan Pansus. Mulai dari Rehab sekolah, dana Beasiswa serta dana sosialisasi lainnya.
Setelah melalui pembahasan cukup alot, Parasan menskors pembahasan dan akan dilanjutkan lewat kunjungan ke lapangan untuk melihat langsung bukti fisik dari semua kegiatan Dinas Pendidikan. (ADV/***)
