MANADO-Kamis (22/12/2022)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah secara resmi membuka pendaftaran Caleg 2024 untuk ke DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
![](https://manadoline.com/wp-content/uploads/2022/12/IMG-20221223-WA0007-1024x768.jpg)
Dari pantauan manadoline com, pendaftaran Caleg ini dilaksanakan di Kantor DPW PSI Sulut di Jakan Ring Road.
Ketua DPW PSI Sulut Melky Pangemanan (MJP) membenarkan jika, kamis kemarin partainya telah resmi membuka pendaftaran caleg untuk 2024.
“Pada hari ini sudah ada yang mendaftar, ada caleg dari kaum disabilitas Allan Umboh yang mendaftar dari dapil Minut-Bitung untuk DPRD Provinsi,” ungkap MJP.
![](https://manadoline.com/wp-content/uploads/2022/12/IMG-20221223-WA0003-1024x768.jpg)
MJP menegaskan untuk pendaftaran caleg dari PSI menutup ruang bagi mantan narapidana korupsi untuk masuk di line up calon anggota legislatif (caleg) 2024.
MJP membeberkan bahwa dari 2019, PSI satu-satunya partai yang tak calonkan mantan napi korupsi.
“Dari komitmen tersebut, sampai sekarang kami tak akan pernah akomodir mantan napi korupsi untuk jadi caleg,” papar Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulut ini.
Selain itu, PSI juga tak akan mengakomodir mantan napi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Tak akan pernah dapat tempat di PSI. Stok orang baik masih banyak. Generasi muda banyak yang punya kepekaan dan semangat membangun serta memberdayakan kaum muda dan perempuan,” ungkapnya.
Anggota Komisi I DPRD Sulut mengakui jika pihaknya akan menyeleksi secara internal terkait kandidat caleg.
“Kami bisa garansi bahwa orang-orang ini punya kapasitas, kualifikasi mumpuni, integritas dan punya komitmen kuat terhadap kesejahteraan masyarakat Sulut.
Kami tetap teguh pada pendirian sebagai partai yang anti korupsi dan anti toleransi,”paparnya, sembari menyatakan PSI tak pernah akan bergeser sedikitpun bagi kepentingan bangsa Indonesia terlebih Sulut.
MJP juga mengakui bahwa PSI merupakan satu-satunya parpol yang tidak memungut iuran pada anggota DPRD.
“Kenapa? Kita tahu ada hal lebih penting untuk dikerjakan oleh anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Tapi beban kerjanya dinaikan dan tinggi. Harus hadir dan kerja untuk rakyat,” tutupnya. (mom)