MANADO-Pimpinan Balai Sungai dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XV, dinilai lecehkan lembaga DPRD Sulut, khususnya Komisi III bidang Pembangunan. Pasalnya, agenda rapat dengan Balai Sungai dan Balai Pelaksana Jalan Nasional tidak bisa terlaksana karena tidak hadirnya Kepala BPJN XV Ril Mantik dan Kepala Balai Sungai Jidon Wantania dalam rapat.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Adriana Dondokambey sedianya membahas tentang program dana APBN yang ada di Balai Sungai dan BPJN untuk pembangunan infrastruktur di Sulut.
Namun sayangnya, rapat Rabu (23/8/2017) Komisi III ingin mendapatkan penjelasan dari dua pimpinan instansi vertikal itu, hanya diwakili oleh staf pegawainya.
“Pandang enteng ini. Wartawan catat ini. Kita sudah mengundang beberapa kali, tapi pimpinan Balai Sungai dan BPJN tidak merespon dengan baik,” jelas Dondokambey.
Edwin Lontoh Sekretaris Komisi III dalam rapat tersebut, juga dengan tegas menyatakan, Balai Sungai dan BPJN jangan menganggap remeh DPRD.
“Kami yang duduk di DPRD adalah wakil rakyat, kita butuh penjelasan soal anggaran pusat yang masuk ke Sulut. Itu menjadi fungsi kita untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kita minta Balai Sungai dan BPJN instens berkoordinasi dengan DPRD. Karena sudah banyak aspirasi yang masuk kepada kami,”papar Lontoh.
Dalam kesempatan itu juga, Lontoh menegaskan jika sikap seperti ini tidak dirubah. Komisi III akan melaporkan kepada kementerian.
Hal yang sama juga diungkapkan
sejumlah pimpinan fraksi di DPRD yang merupakan anggota Komisi III. Seperti Ketua Fraksi Gerindra Juddy Moniaga, Ketua Fraksi Golkar Eddyson Masengi, Ketua Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan Felly Runtuwene. “Karena dua pimpinan tidak hadir, skors saja,” kata Ketua Fraksi Gerindra, Juddie Moniaga.
Akhirnya karena Kepala Balai Jalan Nasional Ril Mantik dan Kepala Balai Sungai, Jidon Wantania tidak hadir dalam rapat, Ketua Komisi III Adriana Dondokambey langsung menskors rapat.(mom)
