Tangani 11 Provinsi, Bakamla Minim Anggaran

MANADO-Komisi I DPRD Sulut bidang Hukum dan Pemerintahan, mengelar hearing dengan Badan Pengawas Laut (Bakamla) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Ferdinand Mewengkang.

Komisi I usai hearing dengan Bakamlah.

Kepada wartawan, Mewengkang menyatakan, hearing dengan Bakamla sangat penting. Apalagi tugas Bakamla menjaga keamanan laut  meliputi 11 Provinsi yang kedudukannya di Sulawesi Utara.

” Ketika hearing saya sangat miris mendengarkan penjelasan dari Brigjen Bastomy Sanap SH, institusi besar hanya ditopang dengan anggaran sebesar 1,5 juta dan biaya BBM sebesar 400 ribu. Padahal Bakamla ini peranannya sangat besar apalagi sebagai penyidik. Jika ini dibiarkan maka Bakamla akan mati suri,”ungkap Mewengkang.

Dan sebagai bentuk kepedulian, Mewengkang menyatakan DPRD Sulut akan mensuport pemerintah agar menyiapkan anggaran.

” Daerah kita sangat dekat dengan philipina, jika terjadi sesuatu bukan hanya Sulut, NKRI juga terganggu. Dengan adanya Bakamla maka daerah kita pasti akan aman,” tegas Mewengkang. Sambil mengakui memang Bakamla kedudukannya vertikal tapi  mempunyai peran menjaga keamanan di Sulut, maka DPRD  akan berkoordinasi dengan anggota DPR RI agar bisa memperjuangkan anggaran bagi Bakamla.

Sementara itu Kepala Badan Pengawas Laut, Bridjen Bastomy Kanap menyatakan sebagai mitra kerja ia memberikan apresiasi adanya hearing tersebut.

” Dengan membantu soal penambahan aggaran kepada Bakamla, kami sangat berterima kasih. Kalau untuk Sulut Bakamla butuh penambahan kapal, agar bisa masuk ke daerah kepulauan,” ungkap Kanap. (mom)