Kasus Hambalang, Olly Sebut Barang Bukti Telah Dikembalikan

Penyerahan Barang Bukto
Penyerahan Barang Bukto
Penyerahan Barang Bukti didampingi Staf Khusus Olly Dondokambey, Victor Rarung di gedung KPK Jakarta, 2015 lalu (foto:Ist)

MANADO– Menanggapi kasus Hambalang yang menyeret nama┬áMantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI kini menjadi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, tudingan tersebut ditanggapi tegas dengan memperlihatkan berita acara pengembalian barang bukti, Selasa (7/2).

Berita Acara Pengembalian Barang Bukti
Berita Acara Pengembalian Barang Bukti. Hal ini menepis tudingan yang sekarang/hari ini hangat dibicarakan secara Nasional tentang kasus Hambalang
Halaman 2
Halaman 2

Melalui keterangan Olly melalui Victor Rarung staf pribadinya, memperlihatkan isi berita acara pengembalian barang bukti nomor BA-112/26.Ek.4/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 di Gedung KPK Jakarta.

Oleh Rarung, ternyata selama ini disimpan dokumen-dokumen dan foto-foto serah berita acara pengembalian barang dari KPK.

“Barang-barang yang di sita sudah dikembalikan dan saya yang terima di kantor KPK waktu itu,” kata Victor sembari memperlihatkan isi berita acara dan foto, Selasa malam.

Barang bukti dalam berita acara, satu buah meja kayu ukuran 163x71x14, satu unit meja makan kayu ukuran 410x100x20, dua dampar atau mursi kayu ukuran 38x157x54 dan dua stoll atau kursi kayu ukuran 40x39x53.

Dengan memberikan keterangan berita acara pengembalian barang bukti dan foto, sepertinya Olly lebih menekankan bahwa tudingan tersangka kasus Hambalang keliru. Berdasarkan berita acara pengembalian tercantum:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2428 K/Pid.Sus/2014 tanggal 8 April 2015 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 58/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2014 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadlan Negeri Jakarta pusat Nomor.30/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PS tanggal 08 Juli, atas nama Terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Surat perintah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : Sprin.PPP-25/01-24/04/2015 tanggal 7 April 2015.

(srikandi/**)