MANADO-Adanya wacana pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik untuk bahan makanan pokok atau maupun jasa pendidikan. Mendapat tanggapan serius dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut.
Ketua Fraksi Demokrat, Billy Lombok menyatakan, fraksi Partai Demokrat meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
Lombok mengakui pajak hakekatnya memberi rasa keadilan, yaitu kemakmuran yang dirasakan oleh semua pihak.
“Namun jika pajak membuat rakyat semakin jauh dari kebutuhan pokoknya, maka ini tidak boleh terjadi, jangankan rakyat, Tuhan pasti marah,” tegas Lombok, sambil mengungkapkan, Menteri Keuangan harus mengingat rakyat kecil.
“Ibu Menteri sebagai ibu pasti memahami rasa susah ketika keluarga susah,” ucap Lombok
Lanjut Lombok, di Sulut petani susah, dicarikan jalan keluar oleh pak OD-SK hingga harga cengkih dan kopra naik.
“Ini gebrakan yang dicari, terobosan kreatif. Sekarang, kalau benar sembako dan pendidikan jadi kena pajak lagi, ibu menteri bisa coba belajar dari pak Gubernur Olly Dondokambey, apa yang menjadi kebutuhan rakyat,” tegas Sekretaris DPD Demokrat Sulut ini.
“Masih ada jalan keluar berupa pajak lainnya. Misalnya transaksi elektronik, barang mewah dan lain sebagainya. Karena bila kebijakan ini benar diambil, maka rakyat akan cenderung membanding-bandingkan kebijakan satu dengan lainnya, misalnya penerapan ppnbm mobil 0%, kebijakan terhadap BUMN dan lain sebagainya,” tutup Lombok. (mom)
