MANADO-Hampir 2 pekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berada di Sulut, ini pertanda awas bagi kepala daerah di kabupaten/kota dan seluruh Hukum Tua.
Sekretaris Komisi I DPRD Sulut, Jeany Mumek mengingatkan pemerintah maupun para Hukum Tua untuk menjalankan program dan kerja pemerintahan secara transparan, akuntabel serta sesuai aturan.
Lanjut legislator Sulut dapil Minahasa-Tomohon ini, kedatangan KPK ke Sulut jangan sampai terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti yang terjadi di 7 daerah di Indonesia.
“Kedatangan KPK di Sulut tanda awas bagi siapapun untuk melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada,” tukas Mumek, sambil mengakui hari ini anggota DPRD Sulut terundang untuk mengikuti rakor bersama KPK dan Pemerintah Sulut.
Bagi para Hukum Tua diingatkan Mumek agar hati-hati dalam mengelolah dana desa.” Sekarang ini pengelolaan dana desa dipantau langsung dari pusat. Bahkan sudah ada beberapa Hukum Tua yang dilaporkan ke penegak hukum,”kata politisi PDIP ini. (mom)
