MANADO – Berbagai keluhan masyarakat terkait dengan mahalnya iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Manado, dr. Suyanto Yusuf.
Kepada Manadoline.com, dia berharap perjuangan anggota DPR RI untuk menolak rencana pemerintah pusat menaikan iuran peserta JKN pada 2020 mendatang bisa diterima.
“Mudah-mudahan tidak menaikan kelas 3. Kalau pun terjadi kenaikan hanya sedikit dan ditanggung pemerintah pusat. Kalau tidak salah ada 19.000 peserta yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi untuk peserta JKN kelas 1 dan 2 tetap akan naik,” ungkapnya.
Masalah iuran BPJS yang terus menjadi keluhan warga dimana-mana, dokter Suyanto menyarankan untuk pindah ke kelas 3, karena pelayanan kelas 3 hanya berbeda di fasilitas ruangan sementara obat dan lainnya sama.
Kemudian untuk sistem autodebet yang terjadi, anggota Komisi IV DPRD Kota Manado ini menyebutkan itu terjadi kesalahan antara pihak bank dengan peserta, karenanya dia meminta peserta tidak melakukan pembayaran secara manual jika sudah terjadi autodebet.
Menurutnya, fasilitas autodebet sudah disiapkan oleh pihak BPJS dan sangat memudahkan dalam pembayaran. Jika kemudian kartu tidak bisa digunakan berarti peserta belum melakukan pembayaran.
“Peserta JKN perlu melakukan krocek dengan menggunakan mobile JKN dan fasilitas tersebut bisa dilihat kapan saja. Ada tunggakan, denda dan lainnya bisa diketahui,” jelasnya.
Dengan fasilitas mobile JKN, peserta yang berobat ke klinik atau dokter praktek akan secara otomatis terlihat karena sudah menggunakan sistem online.
Dia kemudian menjelaskan, ada 110 ribu orang di daerah ini jaminan kesehatan dicover dengan anggaraan pemerintah, meski masih ada kekurangan tapi sesuai dengan program pemerintah dan pendapatan daerah.
“Dicek di Dinas Kesehatan, orang yang menggunakan BPJS sudah 20 persen, tapi kalau mau ditambah sampai 200 ribu orang bisa asalkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tidak masalah, semua tergantung eksekutif yang membagi anggaran,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Manado, menurutnya karena masalah kesehatan mahal, berkeinginan semakin banyak anggaran untuk menjamin kesehatan warga semakin bagus, karena masalah kesehatan mahal sehingga
Politisi PKS ini menambahkan, 110 ribu orang yang ditanggung pemerintah masih sama dengan tahun sebelumnya, meski ada tunggakan yang belum dibayar pada tahun 2019, namun akan dibayarkan pada tahun 2020 mendatang.
110 ribu orang yang ditanggung pemerintah masih sama dengan tahun sebelumnya, walaupun memang ada tunggakan yang belum sepenuhnya dibayar oleh pemerintah pada tahun ini, ada kemungkinan akan dibayarkan tahun depan. (hcl)
