MANADO-Diduga adanya pemaksaan lima nama anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulut terpilih yang dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Sulut dinilai dapat merusak nama baik Gubernur Olly Dondokambey, baik di Sulut maupun tingkat nasional.
“Jangan rusaki nama baik gubernur dengan memaksakan lima nama anggota KIP yang tidak sesuai proses seleksi yang objektif,” ujar Frans Freddy SH Ketua Poros Muda Indonesia.
Lanjut Frans, jika dipaksakan, dampaknya selain nama baik gubernur rusak, imbasnya bisa ke PDI Perjuangan karena Ketua DPRD dari PDIP.
“Ingat, ini tahun-tahun politik jangan sampai menggelinding dan berimbas luas,” ungkapnya.
Mengganti tiba-tiba nama-nama yang sudah disepakati awal sesuai hasil rapat berdasarkan perengkingan perolehan nilai peserta seleksi menurutnya adalah suatu skandal besar.
“Masalah penggantian tiba-tiba nama-nama adalah skandal, jangan dianggap hal biasa,” kata dia.
Ia menambahkan masalah ini bisa terangkat ke tingkat nasional lewat jaringan penggiat demokrasi jika tetap dipaksakan.
“Bisa merusak nama daerah, apalagi ada jargon kepemimpinan adalah teladan,” ucapnya mengingatkan.
Gubernur, katanya masih dapat mengkaji kembali usulan DPRD terhadap nama-nama yang disampaikan lewat rapat paripurna itu.
“Kalau memang ada kejanggalan bisa dilakukan seleksi kembali secara terbuka agar kelihatan objekfifitasnya, sehingga nantinya tidak ada yang disalahkan. Apalagi sampai menyahkan gubernur,” papar Frans. (mom)
