MANADO – Rencana pemangkasan sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, terkait dengan besarnya anggaran belanja pegawai non PNS, mendapat tanggapan dari anggota dewan Lily Walanda.
Menurutnya, keberadaan THL harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja termasuk anggaran. Dia kemudian menyetujui soal rencana pemerintah melakukan pemangkasan terhadap THL yang dipekerjakan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Sebenarnya setuju saja jika memang mereka melakukan pemangkasan, kalau THL tersebut tidak memiliki tugas, pokok dan fungsi,” kata Walanda kepada Manadoline.com
Walanda kemudian menyoroti perekrutan THL yang dilakukan. Pasalnya setelah pemilihan legislatif banyak yang hanya balas jasa kepada mereka yang mungkin sebagai tim sukses kemudian dipekerjakan menjadi THL.
Jika THL memang tidak dibutuhkan oleh pemerintah, maka pemangkasan dirasa penting, akan sebaliknya harus dianggarkan kalau memang mereka dibutuhkan untuk bekerja dan dilihat secara proporsional terhadap kebutuhan tersebut.
Kemudian dia mencontohkan kebutuhan THL di Sekretariat DPRD Manado yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk satu komisi memiliki tujuh orang, sehingga didorong lima tenaga diperbantukan di Kecamatan untuk tugas lainnya seperti menagih iuran sampah dan sebagainya, sehingga dirasa ada manfaatnya.
“Apakah THL ini dibutuhkan atau tidak. Kalau hanya untuk balas jasa, setuju untuk dipangkas. Tapi kalau memang dibutuhkan bisa dimaklumi. Penerimaan THL dilihat apakah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran,” pungkasnya. (hc)
