BITUNG – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) disepakati bersama PT Bangun Sulawesi Energi (BSR) dan PD Bangun Bitung melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman yang dilakukan di ruang sidang lantai IV kantor walikota, belum lama ini.
Penandatanganan MoU keduanya dilakukan oleh Pola Mangowal selaku Presiden Direktur PT Bangun Sulawesi Energi (BSE) dan Direktur Utama PD Bangun Bitung, Jorri Sakul, dan disaksikan Wali Kota Bitung Max J Lomban. “Pembangunan PLTG atau power plant ini sangat bagus. Ini sesuai komitmen kita mewujudkan konsep LCMT (low carbon model town, red). Karena itu ketika ada pihak swasta yang menawarkan kerjasama ini, kami langsung menyambut dengan tangan terbuka,” kata Wali Kota Bitung Max J Lomban dalam sambutannya.
Ditambahkan pula, keuntungan jika pembangunan PLTG terealisasi, terutama suplai listrik untuk publik Bitung akan tercukupi. “Memang konsumen utamanya kalangan industri. Tapi kalau itu terwujud akan mengurangi beban PLN. Dengan sendirinya PLN akan fokus menyuplai listrik untuk masyarakat, tanpa harus berbagi lagi dengan kalangan industri. Nah, ini kan jelas menguntungkan bagi masyarakat,” ujar Lomban.
Kata Lomban lagi, keuntungan lain yang akan didapat pemerintah yakni profit sharing antara komitmen PT BSE dan PT Sulutgas selaku investor pengelola PLTG. “Akan ada profit sharing (pembagian keuntungan). PD Bangun Bitung yang jadi wakil Pemkot Bitung dalam kerjasama ini, akan menjalankan peran marketing bersama investor. Otomatis dari aktifitas tersebut perusahaan akan memperoleh laba,” tukasnya.
Sementara itu, General Manager PT Bangun Sulawesi Energi, Fabian Kaloh, juga menyatakan hal serupa. Menurut dia, pihaknya punya komitmen terhadap pemerintah dan masyarakat atas investasi ini. “Itu jadi sebuah keharusan. Selain memberikan pelayanan terbaik menyangkut jasa yang kami tawarkan, kami juga harus memperhatikan kemajuan dan perkembangan daerah. Harus ada timbal-balik dari kerjasama ini,” ucapnya.
Kaloh pun menyampaikan tindak lanjut dari pertemuan ini, akan segera mempersiapkan pembangunan infrastruktur PLTG. “Sambil menunggu semua dokumen perizinan kita lengkap, kita akan bersiap untuk infrastruktur. Kita punya waktu delapan bulan untuk pembangunan berbagai fasilitas, baik itu power plant, kantor, hingga jaringan bawah tanah untuk suplai listrik. Tinggal menunggu penandatanganan memorandum of agreement (nota persetujuan bersama, red) untuk tahapan itu,” kata bakal caleg DPRD Sulut itu, seraya menyebutkan nilai investasi sekitar Rp3,1 Triliun.
Sementara itu, perwakilan PT Humpuss selaku pihak yang akan menjadi suplier gas, menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana ini. Perusahaan tersebut menjamin pasokan gas akan konsisten sesuai kebutuhan yang ada. “Kami sangat siap. Bukan cuma gas maupun kapal pengangkut, tapi juga floating storage akan kami siapkan. Malah kalau permintaan di sini terus meningkat, kami akan berupaya mewujudkan hub khusus untuk Liquified Natural Gas,” tutur Dwi Handoko selaku Head Marketing PT Humpuss.(hry)
