BITUNG – Potensi yang dimiliki Kota Bitung terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Buktinya, tim dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI, tiba di daerah ini guna mendapatkan informasi mengenai potensi dan peningkatan dalam hal Industri dan Perdagangan, lebih khusus industri perikanan, Selasa (09/05/2017).
Rombongan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI, terdiri dari Direktorat Pengamanan Perdagangan, Erika Maria Christina, Kepala Seksi Produk Hasil Perikanan, Amalia, Direktorat Pengembangan Produk Ekspor, Affan Renaldy dan Konsultan, Bimo Suharyanto. Kedatangan mereka disambut Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri di ruang kerjanya.
Menurut Wakil Wali Kota Bitung Mantiri, produksi bidang industri perikanan di Kota Bitung sementara ini mengalami penurunan, diantaranya produksi ikan kaleng dikarenakan kehabisan bahan baku. Dan penurunan yang signifikan itu akibat dampak dari adanya aturan baru atau moratorium Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Ini juga nantinya berdampak pada jalur perdagangan yang baru, yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yakni Davao – General Santos – Bitung yang membutuhkan suplay bahan baku ikan yang mencapai 400 jontainer per 2 minggu,” beber Mantiri.
Lebih jauh dijelaskan, Kota Bitung terdapat tujuh perusahaan dari sepuluh perusahan pengalengan ikan yang ada di Indonesia yang sebelum diberlakukan moratorium oleh KKP dapat mencukupi kebutuhan expor ke Eropa, negara bagian Amerika dan pasar Asia, namun untuk sekarang beberapa harus tutup dan berhenti berproses dikarenakan kurangnya bahan baku, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mengingat puluhan ribu tenaga kerja harus kehilangan pekerjaan. “Sayangnya data yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan jauh berbeda. Dimana KKP menilai pertumbuhan sektor perikanan yang ada di Kota Bitung meningkat hingga 70 persen, sehingga apa yang sudah menjadi keputusan mengenai moratorium adalah keputusan yang tepat. Padahal ini sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan,” ujar Mantiri.(hry)
