MANADO-Ketua Komisi I DPRD Sulut Raski. mokodompit menyatakan, DPRD Sulut mendukung penuh kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024, tetapi semuanya harus didukung dengan anggaran.
Penegasan ini disampaikan Mokodompit, Ketika Komisi I DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU Sulut dan Bawaslu Sulut, Senin (4/9/2023) di Ruang Komisi I.
“DPRD Sulut dalam hal ini Komisi I memberi support terhadap kesuksesan Pilkada 2024, semuanya harus disupport dengan anggaran yang memadai. Termasuk yang penting juga adalah anggaran sosialisasi untuk Pilkada. Kalau bisa lebih, itu tak masalah. Yang penting masyarakat bisa tahu terkait dengan Pilkada,” jelas Raski.
Raski mengaku sempat berpikir pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 aman-aman saja.
Namun, setelah dapat informasi ternyata belum terjadi pembicaraan serius yang menuju kata final antara Pemprov dan KPU maupun Bawaslu soal dana hibah, sehingga pihaknya agendakan rapat dengar pendapat.
“Siapa tahu kami bisa suarakan dan support ini. Pada intinya itu harus didukung dengan anggaran. Karena sosialisasi itu juga penting. Kalau tidak, bisa saja tak berjalan sebagaimana yang kita harapkan,” tegasnya.
Sementara itu, personel Komisi 1 Fabian Kaloh menyatakan, bahwa kerja penyelenggaran itu berat. Baik di tingkat provinsi maupun kab/kota.
“Jadi harus disupport kebutuhannya. Hanya saja, kita di DPRD butuh dokumen penguatan yang kuat, item detail. Kalau itu bisa, Pemda harus support. Memang lebih baik lebih anggarannya dari pada kurang. Saya mendukung ini. Harus bantu kebutuhan ini,” kata Kaloh.
Sementara itu, anggota Komisi 1, Melky J Pangemanan juga mengakui bahwa hal ini begitu krusial yang nantinya akan berdampak signifikan terkait suksesnya dalam penyelenggaran Pemilu dan Pilkada jika tak didukung anggaran memadai.
Dia menekankan, pengajuan penganggaran untuk Pilkada adalah bagian dari perintah konstitusi.
“Kami anggota dewan wajib hukumnya menindaklanjuti ini. DPRD juga memiliki peran penting untuk bisa mendorong keberpihakan politik anggaran dalam kesuksesan Pilkada 2024,” ucap Pangemanan. Sambil menegaskan, penganggaran ini harus dapat persetujuan DPRD. Meski kondisi saat ini dalam pemulihan ekonomi dan anggaran yang mulai stabil lagi, yang mampu mendatangkan banyak dampak positif untuk pertumbuhan perekonomian di Sulut.
“Oleh karena itu salah satu indikator juga untuk membuat keberhasilan pemerintah daerah itu tak bisa pisah dengan penyelenggaran kontestasi demokrasi 2024,” tambahnya.
Untuk itu dia mendesak KPU maupun Bawaslu agar data yang diminta diserahkan ke DPRD dan akan dikaji mendalam, supaya dipikirkan secara rasional komposisi anggaran di APBD-Perubahan 2023.
“Karena kalau tahapan mulai November, maka harus di tata. Setidaknya 5-10 persen di perubahan. Sisanya nanti di induk 2024,” tambah Pangemanan.
“Nanti datanya akan laporkan ke ketua dewan. Selain pendekatan kelembagaan, kami akan dorong sesuai dengan kesepakatan secara kolektif di komisi 1,” tuturnya.
MJP juga menambahkan, sosialisasi Pilkada 2024 itu menjadi hal sangat penting. Apa lagi temuan Bawaslu RI soal indeks kerawanan pemilu, dimana Sulut ada di nomor 2 tertinggi.
“Data ini harus dibeberkan ke Pemprov. Supaya tahu bahwa salah satu kunci adalah memaksimalkan sosialisasi. Termasuk mempertahankan capaian partisipasi pemilih,” tutupnya. (mom)
