MANADO – Legislator Kota Manado, Syarifudin Saafa menyebutkan posisi pertumbuhan ekonomi Kota Manado di tahun 2018 terbilang tertinggi di Sulawesi Utara (Sulut), bahkan melebih pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi provinsi.
“Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado, sangat tinggi dibandingkan dengan 15 Kabupaten dan Kota lainnya, juga dibanding dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional cuma persen dan pertumbuhan ekonomi provinsi, sehingga daerah kita pertumbuhan ekonominya tinggi,” sebut Saafa kepada Manadoline.com di Manado.
Menurutnya, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulut. Dalam APBD tahun 2020, Pemkot Manado mengajukan rancangan PAD pada posisi 445 miliar.
“Dasar PAD 445 miliar ada yang menarik akan anomali pertama tingkat pengangguran kita cukup tinggi, menduduki rangking kedua setelah Kota Bitung dibanding dengan presentase para pencari kerja,” ujarnya.
Tingkat pengangguran terbuka Manado berada pada posisi 10,3 persen, sementara posisi terendah diduduki oleh Kabupaten Talaud dengan presentase 2,2 persen. Hal ini berbanding dengan jumlah pencari kerja di daerah ini dan itu berarti lapangan kerjanya banyak.
“Bayangkan kalau jumlah penduduk Kota Manado 500 ribu, berarti penganggurannya ada 54 ribu penduduk. Angka 10,3 persen data resmi Pemkot Manado dalam KUA PPAS,” jelasnya.
Yang menarik menurut Sekretaris Komisi II DPRD Kota Manado ini, tingkat kemiskinan daerah ini berada pada posisi 5 sekian persen, sehingga ada anomali kedua yaitu wisatawan mancanagara yang dating ke daerah ini pada tahun 2018 berjumlah 126 ribu sementara wisatawan domestik pada posisi 2 jutaan.
Signifikansi kunjungan wisatawan dengan kenaikan pendapatan dan pembukaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran terbuka tidak terlihat, sehingga dia berpikir perlu dibuat daftar inventaris masalah, karena tidak nyambung antara turism yang cukup banyak dengan ketersediaan lapangan kerja.
Politisi PKS ini menegaskan, ada persoalan pada sumber daya manusia (SDM) sehingga pemerintah perlu fokus pada peningkatan SDM dalam kebijakan anggaran. Dia kemudian mencontohkan problem SMD soal bahasa yang membuat wisatawan sulit dalam berkumunikasi.
“Solusinya adalah peningkatan sumber daya. Bagaimana sertifikasi tenaga kerja kita, bagaimana di restoran-restoran standar pelayanannya standar kepariwisataan dan pemerintah jangan tidak punya kemampuan mengendalikan dan mengarahkan wisatawan,” tegasnya.
Bang Syarif menambahkan, pemerintah di tahun 2020 ini perlu merubah pola. Sumber daya manusia itu penting jika kita mau masuk pada optimalisasi kepariwisataan selain dengan daya dukung kepariwisataan misalnya destinasi. (hcl)
