Liputan Khusus
Serahkan LKPD 2017 ke BPK-RI, GSVL-MOR Komitmen Raih WTP
MANADO – Walikota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) dan Wakil Walikota Mor Bastiaan percaya Kota Manado meraih prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Utara.
Walikota GSVL menegaskan komitmen dirinya bersama Wakil Walikota Mor Bastiaan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LKPD tahun 2017. Sehingga, seluruh perangkat daerah dilingkup Pemkot Manado telah diinstruksikan untuk serius memberikan data yang diminta dalam pemeriksaan BPK-RI.
“Menjadi tekad kami di jajaran pemerintah Kota Manado untuk mewujudkan pengelolaan keuangan kita menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, saya selalu memberikan arahan kepada para kepala perangkat daerah agar melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang ada,” tukas Walikota GSVL.
Tambahnya, Seluruh perangkat daerah telah diinstruksikan untuk memberikan data-data yang diminta BPK saat pemeriksaan LKPD yang telah dilakukan. Diketahui, Walikota GSVL dalam penyerahan LKPD Manado ke BPK-RI perwakilan Sulut didampingi Sekretaris Daerah Kota Manado Rum Usulu, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Micler Lakat, Asisten III bidang Administrasi Umum Frans Mawitjere serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jonhli Tamaka. (stenly).
Apel Kerja Perdana Bulan April, Walikota GSVL Tegaskan ASN-THL Jangan Malas
MANADO – Apel kerja bulan April usai libur Paskah yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang bertempat di lapangan Sparta Tikala, Selasa (3/4), terima penegasan Walikota Manado GS Vicky Lumentut.
Walikota GSVL melalui Sekretaris Daerah Kota Manado Rum Usulu saat memimpin apel tersebut menegaskan tidak ada THL dilingkup Pemkot Manado yang bermalas-malasan dan tidak disiplin. “Jangan karena keluarga Sekda atau pejabat Perangkat Daerah atau keluarga anggota dewan, lalu THL tidak disiplin dan bermalas-malasan alias pandang enteng kerja,” tukas Sekda Usulu.
Lanjutnya, dalam melakukan penataan serta meningkatkan kinerja THL di jajaran Pemkot Manado, Walikota Vicky Lumentut tidak akan berkompromi dengan mereka yang melakukan pelanggaran disiplin. Tambahnya, honorarium THL yang dibayarkan Pemkot Manado melalui anggaran masing-masing Perangkat Daerah, menegaskan tidak akan melakukan pemotongan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp2,8 juta. (stenly).
Manado Dinobatkan Kota Toleran di Sindo Weekly Government Award 2018
MANADO – Setelah Setara Institute menempatkan Manado sebagai kota Paling Toleran di Indonesia ditahun 2017 lalu, kali ini kalangan Media juga menyematkan label serupa kepada Kota Manado. Hal itu terbukti saat MNC Group menggelar Sindo Weekly Government Award 2018 di Balroom Pullman Hotel Jakarta, Jalan Thamrin Jakarta Pusat, Kamis (5/4).
Manado didaulat menerima penghargaan pada kategori Kota Toleran. Penghargaan tersebut diserahkan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Andi Prabowo kepada Walikota Manado GS Vicky Lumentut.
“Penghargaan yang saya terima ini merupakan apresiasi Media Massa atas kehidupan masyarakat Kota Manado yang rukun serta menerapkan sikap hidup Toleran,” ujar Walikota Vicky Lumentut yang turut didampingi Kabag Pemerintahan Humas Steven Runtuwene. (stenly).
Walikota GSVL Ingatkan Komitmen 953 Harap Dijalankan Kepala Perangkat Daerah
MANADO — Mempertegas komitmen kerja aparatur pemerintahan di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado. Walikota GSVL dalam sambutannya menegaskan penandatanganan perjanjian kinerja bukan hanya seromoni belaka tetapi dituntut komitmen yang serius dari para kepala Perangkat Daerah untuk bekerja dengan sungguh-sungguh melayani masyarakat.
Lanjutnya, penandatanganan perjanjian kinerja dimaksudkan agar Perangkat Daerah mampu menunjukan integritas dan akuntabilitas dalam mengimplementasikan program kerja Pemkot Manado.
“Saya berharap, Komitmen 953 yang telah kita sepakati bersama akan menjadi pemicu semangat kerja, sehingga perangkat daerah dapat bekerja dengan baik serta mampu terhindar dari perbuatan melawan hukum yakni korupsi. Kami akan melakukan evaluasi, supervisi dan monitoring terhadap kinerja yang diberikan pemberi amanah,” pungkas Walikota Vicky Lumentut. (Stenly).
Walikota GSVL Terima Penghargaan Pembagunan Daerah 2018
MANADO – Walikota Manado GS Vicky Lumentut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulut, bersama Bupati dan Walikota se-Sulawesi Utara (Sulut), di Convention Hall Grand Kawanua International City (GKIC) Kairagi, Rabu (18/4).
Walikota GSVL yang hadir pada saat itu mengatakan Musrenbang RKPD tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Utara sangat penting bagi kami di Kota Manado. Karena dalam kegiatan ini, berbagai usulan terkait pembangunan di kota Manado ikut dibahas, termasuk usulan ke pemerintah pusat. Ditambahkan, tahun 2019 mendatang diharapkan akan banyak prioritas pembangunan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang masuk ke Kota Manado. “Kita semua berharap, pada tahun 2019 mendatang ada banyak proyek pembangunan yang mengunakan dana APBN masuk ke Kota Manado,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut, Walikota GSVL turut menanda-tangani Nota Kesepahaman RKPD 2019 serta menerima penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2018 untuk Kota Manado bersama Kota Kotamobagu dan Kota Tomohon.(stenly).
GSVL-MOR Warning ASN Terlibat Politik Akan Ditindak Tegas
MANADO – Walikota Manado GS Vicky Lumentut bersama Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan dalam apel peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXII tingkat Kota Manado, di Lapangan Sparta Tikala Manado, Rabu (25/4) mengingatkan ASN agar tidak terlibat politik serta harus menjadi penyelenggara pemerintahan yang bersih dan demokratis.
Dalam sambutannya, Wawali Mor mengatakan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis harus menggunakan transparansi dan partisipasi publik sebagai tolak ukur. Dimana, dalam pelaksanaan agenda politik tahun 2018 agar ASN mampu menjaga netralitas. “Pemerintah tidak akan sungkan memberi sanksi tegas, jika ada ASN yang coba-coba menjadi tim sukses calon kepala daerah, juru kampanye, memberikan bantuan fasilitas untuk kampanye, atau bentuk tindakan tidak netral lainnya,” kata Wawali Mor. (stenly).
