BITUNG – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menetapkan Pemerinta Kota Bitung sebagai daerah dengan peringkat tiga sementara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal itu dikatakan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bitung, Stela J Mangkey.
Menurut Stela, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah mekanisme evaluasi yang dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. “Dimana Kemendagri melaksanakan setiap tahun secara rutin dengan menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota setiap tahunnya,” ungkap Stela menambahkan, kegiatan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara oleh TimNas dari Ditjend OTDA Kemendagri RI dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Utara, pada Jumat (23/08/2019).
Dalam kegiatan tersebut lanjut Stela, hasil sementara EKPPD terhadap hasil LPPD 2018 tingkat kabupaten/kota se Sulut, Kota Bitung saat ini berada pada peringkat ke 3 dengan Predikat Sangat Tinggi dengan Nilai 3,3232. “Informasi tahun lalu LPPD Kota Bitung 2017 dengan Predikat Sangat Tinggi dengan nilai 3,06. Jadi di tahun ini ada peningkatan nilai yang sangat signifikan, hal ini menunjukan bahwa tata pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Maximiliaan Jonas Lomban dan Wakil Wali Kota Maurits Mantiri berjalan dengan sangat baik,” jelasnya.
Hanya saja kata Stela, ini belum hasil final, karena hasil finalnya baru keluar bersama dengan Surat Keputusan (SK) Mendagri. “Contohnya tahun lalu hasil sementara Kota Bitung berada pada peringkat 3 se Sulut, namun setelah SK Mendagri keluar Bitung berada pada peringkat 2 se Sulut. Olehnya saya optimis tahun ini Bitung bisa meraih peringkat yang lebih baik dari sebelumnya,” tutupnya.
Adapun aspek-aspek yang dievaluasi antara lain meliputi Fokus dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indeks Komposit Kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri dari dua variabel utama, indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi, serta scoring dan pengolahan data pengukuran kinerja melalui excel spreadsheet.(*)
