MANADO-Anggota DPRD Sulut Herry Rotinsulu sebagai Anggota Pansus LKPJ Gubernur 2020 menyoroti Dinas Pertanian dan Perikanan terkait pentingnya Kartu tani dan kartu Nelayan di Sulut.
Rotinsulu menegaskan, dalam penyaluran kartu tani ternyata hampir semua petani-petani yang miskin sampai saat ini belum memiliki kartu tani tersebut.
“Komisi II DPRD Sulut belum sempat melakukan Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama mitra kerja, tetapi kami Komisi II memilih untuk Kunjungan Kerja kelapangan, sehigga dari Kunjungan tersebut ada hal-hal penting yang kami serap untuk kita perbaiki kedepan,” papar Rotinsulu saat pembahasan LKPJ Gubernur 2020, Jumat (23/4/2021) kemarin.
Diakui Rotinsulu, Kartu Tani dan Kartu Nelayan adalah salah satu persyaratan untuk mendapat akses bantuan oleh kementrian.
” Kami memonitor di lapangan itu belum semua memiliki atau mendapatkan kartu nelayan dan kartu tani. Ini harus di perhatikan teman-teman kepala Dinas Pertanian dan Perikanan. walaupun proses penginputannya mulai dari kabupaten/kota saya kira ini harus di ambil ahli,”ungkap Rotinsulu.
Mantan Kadis kehutanan ini memberikan contoh misalnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dia memiliki kartu di samping ada RDKK dia memiliki kartu tani, kalau tidak memiliki kartu tani pastinya tidak akan dilayani.
“Pupuk bersubsidi ini terbatas maka seharusnya pemerintah bisa proaktif untuk mengatakan bahwa pupuk ini adalah di perjuangkan untuk petani-petani miskin. Saya perhatikan banyak petani-petani yang belum mendapat pupuk bersubsidi, ini pertanian-pertanian multi kultural tidak teralokasi pupuk bersubsidi. Sebenarnya catatan saya penyaluran pupuk ini diperbaikilah dan pemerintah lebih proaktif,”ucap Rotinsulu saat pembahasan. (mom)
