MANADO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado, Bambang Hermawan menyebutkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terlalu berani mengangat tema Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kota yang Ramah Air dalam pembahasan KUA-PPAS.
Menurutnya, keberanian TAPD mengangkat tema yang luar biasa ini mengandung arti Kota Manado pada tahun 2020 tidak ada lagi genangan air.
“Saya coba mentafsirkan peningkatan SDM dalam ruang lingkup OPD adalah berbicara SDM kita berbicara anggaran yang ada di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas Pemuda dan Olahraga karena disana ada juga pelatihan ketrampilan bagi angkatan muda, tetapi saya tidak menemukan didalamnya penambahan anggaran justru TAPD melakukan pengurangan anggaran di dinas-dinas tersebut,” jelas Bambang dalam rapat pembahasan KUA-PPAS, Senin (11/11/2019).
Bambang kemudian mencontohkan di Dinas Tenaga Kerja, setiap tahun membutuhkan dan melakukan pendataan tenaga kerja serta pendataan sejumlah perusahan yang ada di Kota Manado.
“Terkejut saya ketika melihat RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas Tenaga Kerja yang tercatat nol rupiah anggarannya. Apakah tahun 2020 instansi teknis tidak akan turun lapangan melakukan pendataan, padahal pendataan itu penting untuk mengetahui serapan tenaga kerja dan target utama dengan tema peningkatan sumber daya manusia,” ungkapnya.
Politisi PAN ini mengaku bingung terkait pengangkatan tema dengan keberpihakan anggaran yang ditentuan TAPD, sehingga dari awal pembahasan KUA-PPAS dirinya menjadi orang pertama yang meminta untuk TAPD rapat kembali, menyusun tema dengan keberpihakan anggara.
“Bongkar lagi, format lagi. Itu sudah saya minta tapi terkesan diabaikan. Tidak masalah kita akan menetapkan tema, kita tetapkan program prioritas tapi saya akan mati-matian agar tema dan prioritas keberpihakan anggaran sesuai dengan tema yang diangkat oleh TPAD. Saya akan mati-matian dalam forum ini agar semua selaras dengan tema pembangunan tahun 2020,” tegasnya.
Kepada TAPD, Bambang meminta penjelasan soal tema dan empat penjabaran yaitu peningkatan layanan sosial 18.65 persen dengan jumlah anggaran 189.5 miliar, peningkatan layanan infrastruktur dasar perkotaan 11.28 persen 114.6 miliar, penegakan upaya mitigasi dan adaptasi bencara 4.43 persen 45.5 miliar dan peningkatan kualitas pelayanan pariwisata 17.08 persen anggaran 173.60 miliar.
Bambang kemudian mempertanyakan alasan kenapa peningkatan layanan infrastruktur dasar perkotaan hanya 11.28 persen sementara peningkatan kualitas pelayanan pariwisata yang tidak disinggung dalam point tema APBD 2020 mendapatkan alokasi anggaran 17.08 persen.
“Program Walikota ditahun keempat adalah peningkatan SDM dan akselerasi pembangunan infrastruktur kota yang ramah air, tapi kok infrastruktur 11.28 persen, sehingga perlu saya mempertanyakan hal ini,” ujarnya.
Tema yang disampaikan oleh Bapelitbang tercatat hanya dua yaitu SDM dan infrastruktur kota yang ramah air, tetapi dalam penjabarannya peningkatan kualitas pelayanan pariwisata angkanya jauh lebih tinggi dari peningkatan layanan infrastruktur dasar perkotaan. Mestinya, Bapelitbang menganggarkan peningkatan pelayanan infrastruktur perkotaan diatas dari penjabaran tema yang lainnya.
“Ini penting, ini penting, ini penting karena nanti turunannya adalah tolong dicatat, ketika kita berbicara SDM kita akan fokus pada Dinas Sosial anggarannya harus ditambah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Saya tidak mau mendengar dengan tema peningkatan SDM alokasi anggaran BPJS kita turun, berarti tidak sesuai dan tidak selaras dengan penjabaran tema, tolong dicatat,” tegas Bambang dengan nada tinggi.
Wakil Ketua Komisi IV ini menambahkan untuk RKA harus sesuai. Dinas Tenaga kerja dan dinas lainnya harus ditambah anggaran sehingga terlihat selaras. Jika tidak sesuai, maka TAPD harus rapat kembali.
“Harus susun lagi. Kalau mau mempertahankan empat penjabaran dibawah, temanya harus kita geser dan kalau digeser berarti merubah RPJMD dong. RPJMD harus dirubah,” pungkasnya. (hcl)
